Wacana Pembubaran FPI Oleh Pangdam Jaya, Haedar Nashir Sebut Sepenuhnya Tanggung Jawab Negara

Membuat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara mengenai menyerahkan munculnya wacana pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mengemuka di publik belakangan ini kepada negara.

"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat," kata Haedar Nashir secara daring saat konferensi pers Jelang Tarjih Muhammadiyah XXXI di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA news.

Baca Juga: Operasi Militer Bongkar Baliho Habib Rizieq, Fadli Zon: Pangdam Jaya Ini Sudah Offside

Hal tersebut Menurut Haedar adalah sebuah implementasi dari konstitusi, serta peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimiliki, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.

Dengan berbagai instrumen yang dimiliki tersebut, menurut dia akan munculnya berbagai tindakan melawan hukum seperti gerakan separatisme, tindakan kriminal, serta gerakan melawan hukum lainnya selayaknya menjadi kewenangan negara untuk menindak.

"Segala macam gerakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, dengan hukum yang berlaku, dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, ya dipulangkan kepada negara dan seluruh instrumennya untuk melakukan tugas dan kewajiban-nya," tutur Haedar.

Baca Juga: WNI Terkonfirmasi Positif Covid-19 Saat Tiba di Jepang, dr. Tirta: 8 Bulan Satgas Covid-19 Ngapain?

Suatu hal-hal yang menjadi tanggung jawab negara seharusnya tidak boleh membebani Muhammadiyah beserta gerakan keagamaan lainnya.