PR CIREBON - Juru bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan legacy atau warisan Indonesia sentris pada akhir pemerintahannya di tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Fadjroel saat melakukan webinar terkait Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang diselenggarakan secara virtual di jakarta, Senin 25 Oktober 2020.
“Presiden ingin memberikan legacy, Indonesia semua merata. Harapan presiden, legacy 2024 indonesia-sentris,” kata Fadjroel, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Publisitas Era Digital Seakan Jadi Tolak Ukur Kebaikan Seseorang, Ma'ruf Amin: Mental Pencitraan
Ia mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ingin memastikan agar pembangunan dapat berjalan di segala sektor, hingga terwujud keadilan yang merata.
Fadjroel menekankan bahwa daerah pinggiran menjadi prioritas pembangunan. Seperti Papua, Papua Barat dan wilayah Timur Indonesia lainnya menjadi perhatian.
Bahkan, lanjutnya, agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi, Presiden Jokowi pun menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
Baca Juga: Aparat Terlibat Narkoba Dibebaskan Hukum Mati, Pengamat: Perilaku Menyimpang, Kapolri Sudah Muak
Dia menekankan ada banyak daerah tertinggal yang perlu dibagun agar tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan SDM dan infrastruktur yang merata sangat penting karena secara ekonomi, Pulau Jawa memperoleh sekitar 55 persen kue pembangunan, dan Sumatera memperoleh 29 persen.
“Jawa dan Sumatera sudah mengambil sekitar 75-80 persen kue pembangunan. Selebihnya dibagi Kalimantan hanya 8 persen, Sulawesi, Maluku dan Papua,” ujar Fadjroel.
Baca Juga: Serbu Promo Shopee Gajian Sale! Ada Promo Gratis Ongkir, Cashback Kilat 100%, dan Flash Sale 60RB!
Dia menegaskan legacy Indonesia sentris yang dikehendaki presiden adalah tidak boleh ada satu pulau pun yang tertinggal, dan tidak boleh ada satu rakyat pun tertinggal.
“no one left behind. Presiden mengatakan bukan hanya pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi pembangunan SDM. Pemerintah ingin memastikan merata di semua wilayah,” pungkasnya.***