PR CIREBON - Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini sedang berfokus pada permasalahan terkait vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.
Demi menunjang jumlah vaksin di Indonesia terpenuhi, pemerintah pun melakukan kerja sama dengan beberapa negara produsen vaksin. Diketahui vaksin itu pun akan mulai disebarkan pemerintah pada bulan November mendatang.
Mengenai proses vaksinasi itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta kepada Terawan Agus Putranto, selaku Menteri Kesehatan (Menkes), untuk tidak tergesa-gesa.
Baca Juga: 13 Warga Korea Selatan Meninggal Usai Terima Suntikan Vaksinasi Flu Musiman
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI, Hal tersebut disampaikan IDI dalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Umum PB IDI, dr Daeng M Faqih.
Dalam surat yang disampaikan humas PB IDI Halik Malik, yang kemudian diunggah dalam akun Twitter IDI, Kamis 22 Oktober, IDI menyebut ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan vaksin. Apalagi tenaga kesehatan menjadi kelompok yang akan disuntik pertama pada November mendatang.
"Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya,” tulis IDI dalam surat tertanggal 21 Oktober 2020, yang dikutip RRI, Kamis.
“Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," lanjutnya.
Baca Juga: Said Iqbal Meminta Fraksi Demokrat dan PKS Lakukan Legislative Review
BPOM sendiri juga telah menyebutkan, syarat mutlak vaksin sebelum diberikan ke masyarakat, yakni efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya. Syarat itu harus dibuktikan dengan hasil yang baik melalui uji klinik fase III yang dipublikasikan.
Diketahui, saat ini uji klinis III salah satu kandidat vaksin yakni Sinovac masih diuji klinis di sejumlah negara, termasuk Indonesia dan akan diproyeksikan selesai Januari 2021.
"Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan," ungkap IDI.
Baca Juga: Wapres Peringati Hari Santri 2020, Ma'ruf Amin: Pesantren Harus Tetap Cetak Sumber Daya Berkualitas
Selain itu, IDI pun menyebutkan, dalam situasi pandemi saat ini, WHO memang memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 kepada lembaga yang memiliki otoritas.
"Dalam menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," tulis IDI.
Menurut IDI, dalam program vaksinasi, perlu juga memperhatikan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO).
IDI sekali lagi menekankan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik. ***