PR CIREBON – Polemik UU Cipta Kerja di berbagai kalangan masyarakat pada dasarnya diakibatkan komunikasi yang buruk, dari pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) kepada publik, karena proses penyampaian terkait UU Cipta Kerja tidak dijelaskan secara gamblang.
Berbagai tanggapan datang dari pengamat mengenai juru bicara Presiden seharusnya bisa membuat kondisi lebih kondusif dan adem.
Tanggapan mengenai juru bisa kepresidenan datang dari pengamat politik dari Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, seharusnya peran juru bicara Presiden harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur.
Baca Juga: Pernah Mewabah di Indonesia, Kini Norovirus Tengah Mewabah di Tiongkok
Adi Priyatno menuturkan, sehingga para elit negara tidak saling bantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
"Kehadiran juru bicara yang harusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media social yang terkesan nyinyir sekelas buzzer," kata Adi, Kamis, 22 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
"Saya kira jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur jangan sampai elit negara saling bantah dan dari isu yang kontriversial seperti corona, banyak beda pendepat dan saling bantah dan itu potret komunikasi yang tidak baik," tambahnya.
Baca Juga: Pemberian Nama Jalan Jokowi di Abu Dhabi, DPR Sebut Bukti Presiden Sukses Dimata Dunia
Adi juga mengatakan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Harus ada satu komunikasi yang terpusat untuk memberikan keterangan kepada publik terkait kebijakan sehingga tidak menimbulak kegaduhan," ujarnya.
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan," tambahnya.
Baca Juga: Barack Obama Adakan Acara Tatap Muka Pertamanya Untuk Joe Biden
Seperti diketahui, Komunikasi publik buruk pun diakui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Bahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, menurut Moeldoko mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama terkait dengan substansi dari UU Ciptaker atau Omnibus Law.
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko, Rabu, 21 Oktober 2020, kemarin.
Moeldoko menyatakan bahwa, kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi yang banyak tersebar di media sosial sehingga di luar kendali pemerintah.
Baca Juga: Banyak yang Ditangkap Karena Berekspresi, Komnas HAM Sebut Berpendapat di Indonesia Dibatasi
Namun mantan Panglima TNI ini berdalih bahwa teguran presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.***