PR CIREBON - Amien Rais, ketua sekaligus pendiri Partai Ummat ikut angkat suara terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ia sebut pengesahan Undang-undang yang tuai kontroversi banyak pihak itu didalangi oleh Presiden RI sendiri, yakni Jokowi.
Pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh Amien Rais dalam unggahan video Youtube di kanal Amien Rais Official pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan durasi enam menit tiga puluh dua menit
Penjajahan ekonomi asing makin sempurna jangan pernah dilupakan pemrakarsa omnibus Law Indonesia itu adalah Presiden Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua.
Lagu miris Omnibus Law itu dinyanyikan pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 setahun yang lalu.
Baca Juga: Ayo Pemerintah Bongkar Dalang Demo Tolak UU Omnibus Law, Iwan Fals: Jangan-jangan Presiden Dalangnya
"Di beberapa negara yang pernah menerapkan omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai big ugly law atau undang-undang dengan kejahatan besar." ucap Amien Rais, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada video kanal YouTube Amien Rais Official.
Umumnya negara-negara tersebut walaupun resmi nya masih memegang demokrasi tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi omnibus Law atau big ugly law itu sebagai praktek otoriterisme.
Inilah yang terjadi di Indonesia tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu.
"Setelah undang-undang omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sapu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung!" Tegasnya
Baca Juga: Mahasiswa Dibungkam Surat dan Dianggap Korban Hoax UU Omnibus Law, BEM SI: Kami Lawan Kemdikbud
Lebih lanjut, Amien Rais menyatakn tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Kemudian di sisi lain, para buzzers dengan bayaran uang haram memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri.
Artinya, Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Bahkan betapa kaum buruh kita bahkan lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya.
"Kemudian juga pesangonnya akan dikurangi tidak ada lagi UMSK, penetapan UMK yang pasti dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruk yang sepenuhnya menjadi hak pemodal, dan lain sebagainya." ucapnya
Kemudian tak lupa, Amien juga menyorot satu masalah yang tidak kalah penting yaitu akan terjadi Freeportisasi di semua bidang.
Baca Juga: Indonesia Siap Gelar Piala Dunia U-20 di Sumsel, Alokasi Dana Sentuh 56 M dan Terus Bertambah
Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia, akhirnya pasti akan memeras Indonesia.
"Freeport-mcmoran sudah lama bercokol di Papua, dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara, dari rezim Soeharto sampai rezim Jokowi penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta. DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengingatkan Indonesia adalah bangsa besar istilah beliau bukan bangsa kintel atau bangsa kodok." ucapnya
Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat ?
Sebagian investor global yang memiliki hati nurani bereriak keras kalau undang-undang bahaya itu sesungguhnya tidak diperlukan, mengapa karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ekosida. Menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup.
Baca Juga: Cek Fakta: Daftar Prakerja VIP Gelombang 11 Langsung Dapat Bantuan Rp600 Ribu, Tinjau Kebenarannya
Reuters memberitakan bahwa Ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai oleh presiden Jokowi.
"Mereka saja orang asing mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lengkap gara-gara AMDAL akan diterapkan secara selektif."
Berkaca pada apa yang terjadi di Freeport mcmoran otoritas dana pensiun di Swedia Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport karena mereka tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan perkembangan oleh Freeport di Papua.
Seperti danau dan dua sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati dari rezim satu ke rezim berikutnya tidak ada protes pernyataan apalagi ancaman ultimatum terhadap Freeport.
Baca Juga: Pelaku Usaha Jakarta Wajib Protokol Kesehatan, Anies: Sanksi Penutupan hingga Denda Rp 150 Juta
"The ecological destruction goes on and on and on di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb and blind government yang artinya pemerintah yang tuli bisu dan buta."
"Saya berharap Jokowi Jangan sampai seperti yang disindir Alquran yaitu seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini, mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran bahkan mereka berani menentang dan melawan kebenaran. Ini ada di Al Anfal ayat 22." ucapnya
"Pak Jokowi tolong cabut segera undang-undang yang berbahaya itu karena anda adalah pemrakarsa utama dan pertamanya." pungkasnya penuh ketegasan.***