PR CIREBON - Aksi walk out atau WO Fraksi Demokrat saat paripurna DPR atas pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dinilai politikus PDIP Aria Bima sebagai drama politik yang basi.
Merespons tudingan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan aksi WO Fraksi Demokrat dalam paripurna merupakan hal kecil, namun dilakukan dalam perjuang besar untuk membela hak serta kepentingan rakyat.
Ossy pun membalas, menyinggung soal paripurna DPR pada 2012 lalu di tengah ramainya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Dijuluki sebagai 'Menteri Semua Zaman', Ini Sosok Sofyan Djalil Pencetus Omnibus Law di Indonesia
Puan Maharani saat itu sebagai anggota Fraksi PDIP menangis dalam ruang paripurna karena memprotes kenaikan harga BBM. Aksi itu pun diikuti dengan WO Fraksi PDIP dari ruang paripurna.
"Tidak tepat disebut sebagai drama. Kecuali mungkin kalau ada tokoh yang menangis dalam sidang paripurna atau di depan publik, itu baru bisa dinamakan sebagai drama," ujar Ossy dikutip dari Viva oleh oleh PikiranRakyat-Cirebon.com melalui Warta Ekonomi.
Ossy heran dengan argumen Aria soal prinsip wong cilik yang sering disuarakan PDIP, mengaitkannya dengan adanya penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja atau Ciptaker.
Baca Juga: 113 Warga Papua Meninggal akibat Virus Corona, Simak Diagnosa Dokter yang Memeriksa
"Kalau dikatakan wong cilik yang menjadi landasan mereka dalam mengambil keputusan, mengapa kemarin terjadi gelombang besar penolakan dari rakyat terhadap UU Ciptaker," lanjutnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Aria Bima mengatakan mendukung UU Cipta Kerja mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian. Menurutnya, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart.
Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan maka sudah berupaya membangun program baru seperti interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi. Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.
Baca Juga: Hindari Hoaks UU Ciptaker, DPR Ajak Berdialog Bahas Aturan Lanjutan Omnibus Law
Menurut Aria, pemerintahan Jokowi punya strategi agar jadi negara yang ikut menentukan ekonomi dunia.
Ia pun menyinggung soal Demokrat dan PKS yang menolak UU Cipta Kerja.
"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujar Aria dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA, Jumat, 9 Oktober 2020.***