SABA CIREBON - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah mengumumkan dengan penuh kepastian bahwa awal puasa Ramadhan tahun ini jatuh pada Selasa 12 Maret 2024.
Keputusan ini diambil setelah Sidang Isbat yang digelar di Gedung Kemenag RI, Jakarta, pada hari Minggu 10 Maret 2024 kemarin.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hasil Sidang Isbat dalam konferensi pers yang dipimpinnya.
Baca Juga: Malut United Cetak Sejarah Lolos ke Liga 1 Indonesia, Mantan Bintang Persib Sumbang Gol Penting
"1 Ramadhan 1445 Hijriah telah ditetapkan jatuh pada hari Selasa," ujarnya dengan pasti.
Dengan penetapan ini, malam ini umat Islam di Indonesia sudah bisa memulai ibadah Shalat Tarawih, sebuah momen bersejarah yang dinanti-nanti setiap tahunnya.
Sidang Isbat, yang dihadiri oleh perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, anggota Komisi VIII DPR RI, dan perwakilan negara sahabat, menjadi sorotan publik.
Proses pengumuman penetapan awal puasa tidak hanya dilakukan secara daring dan luring, tetapi juga dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.
Inovasi ini membawa suasana kegembiraan yang lebih besar di tengah umat Islam.
Sidang Isbat dimulai pada Minggu pukul 17.00 WIB dan berlangsung hingga penutupan dengan penetapan awal puasa Ramadhan.
Kegiatan dimulai dengan paparan terbuka mengenai posisi bulan sabit baru (hilal) berdasarkan data astronomi oleh para pakar.
Sidang mempertimbangkan informasi awal dari hasil perhitungan astronomis (hisab) dan konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.
Setelah Shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sidang tertutup, dan akhirnya, keputusan Sidang Isbat diumumkan melalui konferensi pers yang meriah.
Baca Juga: Arsenal Rebut Posisi Puncak Klasemen Liga Premier Inggris dari Liverpool
Namun, terdapat perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkannya pada Senin 11 Maret 2024.
Perbedaan ini tidak bersumber dari metode hisab atau rukyat, melainkan karena perbedaan kriteria yang dipegang oleh setiap organisasi Islam, termasuk pemerintah.
Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, sementara Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi keagamaan lain di Indonesia mengacu pada kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal).
Baca Juga: Tiga ABK WNI Penangkap Ikan Tenggelam di Laut Yeosu Selatan Korsel
Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memedomani kriteria baru yakni MABIMS, yang disepakati Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Kriteria MABIMS menetapkan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat, menciptakan pemahaman yang seragam di antara negara-negara tersebut. ***