"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," ungkap Prasetyo di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Senin, 28 September 2020.
"Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi, ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," tegasnya.
Baca Juga: Makin Berani Bongkar Kejanggalan Data Covid-19 Surabaya, dr Tirta Minta Pemprov Jatim Klarifikasi
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menguraikan hasil pengamatannya, bahwa sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta, terbukti dari dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.
Bahkan 2020 ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir, padahal pihak DPRD DKI Jakarta sendiri sudah setuju untuk dibentuk panitia khusus (pansus) menangani banjir.
"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ujarnya.
Baca Juga: Hanya Orang Bodoh yang Takut PKI Eksis Lagi, Demokrat: Biarkan yang Sudah Mati, Awasi Ancaman Nyata
Sebagai informasi bahwa hingga September 2020 tercatat daerah rawan banjir di DKI Jakarta mencapai 82 Kelurahan, artinya ini naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.
Untuk ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar, salah satunya trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro yang justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitarnya.
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," jelas Pras.
Baca Juga: Warga Indonesia Selalu 'Kagetan' saat Isu Tsunami Muncul, BMKG: Kurang Literasi Buat Salah Paham
Adapun DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang seharusnya dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," tambahnya.
Sedangkan bencana banjir yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 saat banjir, juga menjadi sangat rentan karena akan adanya interaksi manusia selama evakuasi, pengungsian, hingga kondisi MCK Umum.
Tepatnya sekitar 82 daerah rawan banjir di DKI Jakarta, ternyata 7 Kelurahan masih berstatus zona merah Covid-19, yakni Pegangsaan Dua, Kebon Baru, Bukit Duri, Kalibata, Rawajati, Pademangan, Petamburan.***