PR CIREBON - Memasuki musim penghujan, masyarakat di Kota Jakarta sudah harus siaga bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat melanda Ibukota Indonesia tersebut. pasalnya, Jakarta sudah menjadi langganan bencana banjir setiap musim penghujan datang.
Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan informasi bahwa selama bulan September hingga Oktober, musim penghujan akan berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, dengan intensitas hujan yang tidak merata, dari intensitas sedang hingga tinggi.
Sementara itu, hingga saat ini pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan upaya pencegahan agar bencana banjir ini tidak lagi melanda Ibukota di masa musim penghujan tiba.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin: Hak Masyarakat Tahu Informasi Covid-19 Harus Terpenuhi, Sesuai Amanat UU
Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Anies meminta kepada seluruh jajarannya agar tanggap terhadap bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat menimpa Ibukota Indonesia tersebut.
Dalam peraturan itu, Anies meminta seluruh infrastruktur pengendalian banjir dapat berfungsi dengan baik dan normal.
Dengan terjadi peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, maka diperlukan percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa datang, baik dari segi peringatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial.
Baca Juga: Kepribadian Ahok Dibongkar, dari Heran Diangkat Komut Pertamina hingga Harus Punya Jubir Sendiri
Anies pun memberikan instruksi kepada sejumlah jajarannya, untuk ikut berperan dalam pengendalian banjir. Mulai dari Walikota, Kepala Badan, Kepala Dinas, hingga seluruh Camat dan Lurah yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Meskipun demikian, ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa kinerja Anies dalam melakukan penanganan banjir dinilai lambat.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, menilai, kerja dari Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat lambat dalam penanganan banjir di Jakarta.
"Jangan pas banjir baru kerja," tutur Prasetyo, Senin, 28 September 2020.
Baca Juga: Imbas Negatif PSBB Ketat Jakarta, 200 Ribu Pegawai Harian Kena PHK hingga Banyak Restoran Tutup
Lanjut Pras, sapaan akrabnya, seharusnya Anies melakukan mitigasi banjir sebelum adanya cuaca ekstrim. Sehingga, tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban.
"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Harus menyiapkan mitigasi banjir," ujarnya.
"Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tetapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," tambahnya.
Pras juga mengungkapkan, program mitigasi banjir bukan lagi menjadi prioritas di Jakarta sejak beberapa tahun lalu. Hal itu terlihat dari adanya pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Banyak Publik Figur Dorong Presiden Jokowi Jadi Sekjend PBB, Pengamat: Jabatannya Masih 4 Tahun Lagi
Bahkan pada tahun ini, terang Pras, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir. Ia pun meminta pemprov DKI Jakarta untuk menyetujui pembentukan Pansus banjir.
"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ucapnya.***