PR CIREBON - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mendadak curhat soal kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang hanya mendapat insentif berkisar Rp15.000 dalam tiap operasinya.
Hal ini disampaikan Wahyu dalam Rapat Kerja Komisi I DPR yang membicarakan evaluasi anggaran 2019 bersama dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan yang juga mengungkap besaran uang saku hingga uang harian yang didapatkan seorang prajurit TNI dalam setiap operasinya, total kasar hanya berkisar Rp52.000 per harinya.
Baca Juga: Polisi banyak Penuhi Jabatan Penting, Prajurit TNI Curhat Merasa Sudah Hilang Kebanggaan
“Kesejahteraan prajurit, di Kemhan menjadi suatu keprihatinan, kita juga sedang mencari cara karena ada ketentuanya, prajurit ditugaskan ke Papua, di Kementerian Keuangan sudah ada standarnya, kita mau lebihkan tidak mungkin karena sudah ada anggarannya,” ungkap Wamenhan menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 02 September 2020.
Lebih lanjut, Asrenum Panglima TNI Agung Prasetiawan ikut membantu menjawab perihal kesejahteraan TNI.
Tepatnya, dia menguraikan besaran anggaran sudah ditentukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor 1352/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Dir Umum Mabes TNI.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Mulai Terkuak, Benarkah Mobil Mewah Jaksa Pinangki Berasal dari 'Uang Panas'?
Secara jelas tercantum, ketentuan terkait kegiatan operasi rutin integratif dengan kekuatan trimatra ternyata punya besaran insentif, meski harus diakui ini masih relatif kurang.
“Upaya-upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit di bidang tunjangan-tunjangan operasi. Seperti kegiatan rutin integratif ada uang saku Rp15.000, uang makan Rp31.000, penambah daya tahan tubuh Rp2.000, dana taktis Rp2.500, kemudian ada tambahan Rp1.500. Totalnya operasi rutin masih berkisar Rp52.000,” jelas Agung, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Sedangkan biaya lain untuk kegiatan operasi dan latihan pengamanan perbatasan dan pulau terluar, seperti Pulau Ambalat ternyata hanya ada tambahan uang saku Rp14.000, uang makan dan lain sebagainya.
Baca Juga: Komentari Penghapusan Pertalite dan Premium, Said Didu: Jangan Dirusak karena Rakyat Jadi Korban
Adapun pengamanan perbatasan (Pamtas) yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang), terbagi ke beberapa wilayah, yakni wilayah I Rp43.000/hari/orang, wilayah II Rp44.000/hari/orang, wilayah III Rp47.000/hari/orang, wilayah IV Rp50.000/hari/orang dan wilayah V Rp55.000/hari/orang.
Dalam arti lain, disimpulkan jumlah itu masih relatif kecil, bahkan perbedaan yang dicanangkan pun nampak kurang signifikan.
“Ini masih relatif kecil tapi sudah ada perbedaan-perbedaan. Hanya memang, mohon maaf perbedaannya kurang signifikan, ini upaya Panglima TNI di bidang kesejahteraan,” tambahnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Amati Indonesia, Imbau Seluruh Masyarakat Waspada Soal Angka Covid-19 Kian Tinggi
Selain itu, ada juga kenaikan WIP yang tadinya Rp55.000 menjadi Rp60.000 dan seterusnya, seiring juga dengan tunjangan kinerja (tukin) yang tadinya 46% sekarang sudah 70%.
“Tahun kemarin Pak Presiden mengatakan dinaikkan menjadi 80%, tapi karena situasi kondisi belum terealisasi. Ini sudah hampir mendekati sama dengan polisi. Naik ke 70% kemarin sama-sama dengan polisi (kenaikannya),” tandas Agung mengakhiri penjelasan.***