SABACIREBON-Dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012, tak menutup kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa mantan Menteri Tenaga, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Hal tersebut diungkapkan
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Jakarta Jumat 1 September 2023.
Dikutip dari Antaranews, opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi pada masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bandung Raya Jawa Barat Hari Ini Sabtu 2 September 2023
"Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red), waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK.
Namun demikian, Asep menegaskan, opsi pemanggilan tersebut tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar saja. Tetapi juga bisa kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.
"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya," sambungnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bodebek Jawa Barat Hari Ini Sabtu 2 September 2023
Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan sedikitnya tiga orang tersangka. Mereka ditetapkan usai KPK melakukan penyidikan pada kasus tersebut.
"Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada tiga orang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023.
Menurutnya, pihaknya tak menampik jika mereka yang ditetapkan menjadi tersangka, dua di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan satu orang tersangka lain berasal dari kalangan swasta.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Ciayumajakuning Hari Ini Sabtu 2 September 2023
Meski demikian pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung.
Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut.
Lebih lanjut dia mengungkapkan penyidik lembaga antirasuah menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Priangan Timur Jawa Barat Hari Ini Sabtu 2 September 2023
"Berhubungan dengan kerugian negara sehingga butuh waktu nantinya, termasuk menghitung kerugian keuangan negara," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya, pada Jumat 18 Agustus, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja.
Namun hingga kini KPK belum memberikan keterangan secara detail apa saja temuan tim penyidik dari hasil penggeledahan tersebut.***