PR CIREBON- Baru-baru ini video mengenai Bupati Alor, Amon Djobo yang memarahi Staf Kementerian Sosial (Kemensos) Tri Rismaharini ramai diperbincangkan netizen.
Video itu viral lantaran tindakan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memarahi staf Kemensos berimbas kepada sang Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari postingan Instagram @narasinewsroom pada 4 Juni 2021, tindakan yang dilakukan Bupati Alor ini berujung pada pencabutan dukungan PDI Perjuangan kepadanya.
Bupati Alor, Amon Djobo sendiri diketahui naik pitam diduga karena permasalahan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi pada pertengahan April lalu.
Amon Djobo emosi karena bantuan PKH di Alor malah disalurkan melalui perantara DPRD, bukannya pemerintah daerah disana.
Bupati Alor itu tidak hanya memarahi staf Kemensos, dia juga diketahui membandingkan sang Menteri dengan pendahulunya.
Dalam video yang viral terdengar Bupati Alor mengutarakan kalau Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak lebih baik dari Menteri Sosial sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa.
“Itu penanganan di bawah pemerintahan kok, bagaimana dia bilang DPR? Menteri bolot itu, masih lebih baik Ibu Khofifah,” ujar Amon Djobo.
Situasi tersebut diketahui semakin memanas, dan cenderung merugikan pihak Bupati Alor setelah membenarkan sosok yang ada di video adalah dirinya.
Sindiran yang disampaikannya kepada Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang terekam di video viral itu menjadi cambuk politik yang menyerang dirinya.
Hilangnya dukungan dari PDI Perjuangan ini terjadi diduga buntut dari sindirannya kepada Menteri Sosial.
Pada dasarnya Bupati Alor hanya mencoba menyampaikan rasa kekecewaannya, karena menurutnya Tri Rismaharini tidak mengerti mengenai alur bantuan.
Baca Juga: Spoiler Doom at Your Service Episode 9: Tak Dong Kyung Bersama Seorang Pria, Myul Mang Cemburu?
“Jangan pakai politik yang seperti itu. dia tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah,” ucap Amon Djobo.
Bupati Alor itu kembali menyerang Tri Rismaharini dengan meragukan kapasitasnya sebagai Menteri Sosial.
“Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri apa model begitu. Memangnya PKH itu DPR yang urus?” katanya.
Baca Juga: BP2MI Terima Kunjungan dari Duta Besar Korea Selatan untuk Bahas Penempatan PMI yang Tertunda
“Besok Kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat,” sambung Amon Djobo.
Menanggapi ramainya perseteruan itu, Tri Rismaharini menanggapi kalau kala itu hanya Ketua DPRD yang bisa dihubungi.
Tri Rismaharini mengaku bahwa pihaknya terus berupaya menghubungi berbagai pihak di NTT, namun dikarenakan jaringan yang terputus di lokasi bencana hal ini mempersulitkannya.
Baca Juga: Jihyo TWICE Mengaku Menyesal Usai Lakukan Operasi Lasik Mata, Ini Alasan Dia Tak Merekomendasikannya
“Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian Ketua DPRD menyampaikan kalau butuh bantuan, tapi tidak bisa masuk,” ujar Tri Rismaharini.
Tindakan Bupati Alor ini berakibat pada pencabutan rekomendasi dan dukungan PDI Perjuangan.
Pencabutan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2922/In/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watuban dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.***