PR CIREBON - Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menginformasikan terkait rencana penyelenggaraan Haji 2021.
Namun, pihak Arab Saudi belum menyampaikan lebih lanjut terkait protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2021 disana.
Sementara itu, pihak Kementerian Agama (Kemenag) sedang menunggu tindak lanjut mengenai rencana pelaksanaan Haji 2021.
Baca Juga: Doa Puasa Hari ke-29 Ramadhan, Dilengkapi Doa Memohon Ampunan dan Doa Ketika Melihat Hilal
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Kanal Youtube Kemenag RI, pada Selasa, 11 Mei 2021, Khoirizi berharap pemerintahan Arab Saudi mengumumkan secara resmi penyelenggaraan Haji 2021.
Meski kepastian penyelenggaraan sudah dipastikan oleh Arab Saudi, tetapi rencana operasionalnya belum dirilis.
"Saya minta semua pihak untuk menunggu, apa yang akan menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi," ujar Khoirizi.
Sehubungan dengan informasi tersebut, Kemenag melalui Dirjen PHU, sudah berkoordinasi dengan semua perwakilan di Arab Saudi untuk melakukan konfirmasi.
Kemudian, Kemenag berencana untuk menggali informasi yang resmi.
Hal itu, karena informasi dapat dijadikan acuan, untuk Kemenag melakukan persiapan-persiapan terkait penyelenggaraan Haji 2021.
Baca Juga: Meski Dikecam PBB dan Banyak Negara, Netanyahu Tetap Tegas Akan Lakukan Penggusuran Tanah Palestina
Khoirizi menjelaskan bahwa Kemenag telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perhubungan.
"Begitupun di Arab Saudi, Kemenag meminta konsul, konjen, untuk melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi secara resmi," katanya.
Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 8, Tahun 2019, Khoirizi mengatakan setiap aspek sudah disiapkan, kecuali terkait penerbangan.
Baca Juga: Prediksi Liga Inggris Man Utd vs Leicester City: Persiapan dan Perkiraan Daftar Pemain Kedua Tim
"Mengenai penerbangan, kami masih menunggu terkait akomodasi, konsumsi, transportasi darat," ujarnya.
Sementara itu, Kemenag belum dapat menjumlahkan hasil dari perhitungan Kemenag, karena belum mendapatkan informasi kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, Khoirizi mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah Nota Persetujuan atau MOU.
Baca Juga: WHO Klasifikasikan Varian Virus India Sebagai Perhatian Global, Begini Alasannya
Melalui MOU, Kemenag dapat mengetahui jumlah kuota yang diperbolehkan serta prosedur penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut dikarenakan, Kemenag harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para jemaah.
"Insya Allah, kita lakukan yang terbaik untuk jamaah," katanya.
Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPR, dalam melakukan mitigasi.
"Skenario telah kita lakukan sebesar 30 persen hingga 5 persen," ujar Khoirizi.
Ia tegaskan, apabila pemerintah Arab Saudi memberikan jarak waktu dan harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kemenag.***