PR CIREBON – Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik keras tindakan Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Dede Budiyanto yang mencopot pejabat perusahaan terkait pamflet gelaran kajian keislaman di bulan Ramadhan.
Menurut Fadli Zon, tindakan Dede Budiyanto dapat digolongkan sebagai bentuk Islamophobia karena tindakannya tidak disertai dasar yang jelas terkait radikalisme yang dimaksud.
“Tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme, yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis di akun Twitter @fadlizon pada Minggu, 11 Maret 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Baca Juga: Tragis, Bayi 8 Bulan di AS Tewas Akibat Ditembak Mati sang Kakak yang Berusia 3 Tahun
“Sayangnya, kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut. Siapa sebenarnya yang dituduh radikal? Apakah panitianya? Atau daftar narasumbernya?” ungkapnya menambahkan.
Fadli Zon juga menyoroti salah satu narasumber dalam pamflet kegiatan Ramadhan itu, yakni Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis.
“Apakah ia juga dianggap radikal? Apakah MUI dianggap sebagai sarang orang-orang radikal oleh Komisaris Independen PT Pelni?” tanyanya.
Jika memang bukan masalah narasumber, kata Fadli Zon, lantas ia mempertanyakan dasar PT Pelni sehingga menganggap pejabat yang dipecat sebagai seorang yang radikal.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries Hari Ini, Senin, 12 April 2021: Warna Spiritualmu adalah Hijau
Apabila benar radikal dan terlepas dari faktor narasumber kajian Ramadhan, Fadli Zon mempertanyakan kapasitas dalam memilih setiap orang yang akan mengurusi BUMN.
“Jika panitia yang dianggap radikal, apa dasar PT Pelni menganggap stafnya sendiri sebagai radikal? Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal?” kata dia.
“Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum? Kenapa hanya dipindahkan, yang membuat orang jadi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut,” tambah Fadli Zon mempertanyakan.
Menurut Fadli Zon, penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata sikap Islamophobia.
Baca Juga: Lowongan Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji 2021, Ada 4 Posisi, Simak Disini Persyaratannya!
Ironisnya, lanjut dia, Islamophobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik.
“Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukkan pejabat-pejabat BUMN saat ini,” ucapnya.
Fadli Zon kemudian mendorong diberangusnya sikap Islamophobia dalam tubuh BUMN. Ia juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat turun tangan menangani hal ini.
“Sikap Islamophobia semacam itu tak boleh dibiarkan. Menteri BUMN harus menegur komisaris tersebut, karena tindakannya bisa memancing reaksi negatif yang tidak kita harapkan,” ungkap Fadli Zon.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries Hari Ini, Senin, 12 April 2021: Warna Spiritualmu adalah Hijau
Menurut Fadli Zon, seorang komisaris mestinya dibekali dengan ‘attitude’ sebagai pejabat publik, sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum.
“Itu sebabnya, komisaris BUMN mestinya direkrut dari kalangan profesional, birokrat, atau orang-orang yang kompetensinya jelas, bukan direkrut dari kalangan ‘buzzer’,” sambungnya.
Ia menyayangkan tatkala PT Pelni menjadi objek perhatian publik bukan karena prestasi atau capaiannya, melainkan karena ada komisarisnya yang mengidap Islamophobia.
Sikap fobia terhadap Islam, jelasnya, biasanya diidap oleh orang-orang yang kemampuan literasinya miskin dan dangkal.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Mingguan, 12-18 April 2021: Libra Ucapkan Hal yang Sulit
“Dia tidak memahami ajaran Islam, atau dia tidak mengenal umat Islam dengan baik. Akibat dangkalnya pemahaman tersebut, dia jadi gampang memberikan stigma. Menurut saya, sangat berbahaya jika BUMN dihuni oleh pejabat-pejabat yang dangkal pemahaman kemasyarakatannya semacam itu,” ujar Fadli Zon.
“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pejabat publik mestinya berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait soal keislaman. Kita tak ingin kembali lagi ke zaman yang tak bersahabat dengan Islam dan umat Islam,” katanya menambahkan.
Menteri Erick Thohir, kata Fadli Zon, seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi PT Pelni atau BUMN lainnya.
“Hak karyawan PT Pelni untuk beribadah, atau melakukan kegiatan keagamaan, tak seharusnya diintervensi oleh direksi atau komisaris. Itu mengesankan tugas direksi dan komisaris BUMN jadi bersifat remeh-temeh belaka,” tandasnya.***