PR CIREBON – Polemik yang terjadi dalam kepemimpinan Partai Demokrat saat ini tengah menjadi perhatian publik.
Isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Moledoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin jelas dan nyata terlihat.
Hal itu terjadi usai diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.
AHY sendiri menampik keputusan tersebut karena dianggap sepihak dan tidak sah.
Terkuaknya nama Moeldoko yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) sebagai pelaku kudeta, sontak menghebohkan publik.
Pemerintah dinilai harus ikut bertanggung jawab dan ambil sikap atas polemik yang telah menyeret nama salah satu ‘orang Presiden’ ini.
Baca Juga: Buruan Klaim! Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini 7 Maret 2021, Tukarkan Hadiah Menarik dari Garena
Menanggapi hal tersebut, Jimly Asshiddiqie menantang Pemerintah untuk menunjukan sikap netralnya terhadap isu tersebut.
Menurut Jimly Asshiddiqie, sikap netral Pemerintah dalam isu tersebut sangatlah penting dan tidak boleh hanya ditunjukkan melalui kata-kata saja.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Pemerintah bersikap netral dan tidak akan mengintervensi urusan internal Partai Demokrat.
Berbeda dengan Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie menganggap sikap netral Pemerintah harus ditunjukkan dengan mengambil sikap tegas.
Hal itu disampaikan Jimly Asshidiqie melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @JimlyAS.
“Kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja Pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus "KLB" tersebut dan (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” cuitnya.
Baca Juga: Ramalan Tarot Reading Minggu 7 Maret 2021: Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio, Ada yang Harus Move On!
Baca Juga: Ramalan Tarot Reading Minggu, 7 Maret 2021: di Antara 4 Zodiak Ini Harus Tinggalkanlah Jagat Maya
Dari cuitan tersebut, Jimly Asshiddiqie menegaskan, ada dua sikap yang harus dilakukan Pemerintah untuk membuktikan kenetralannya dalam menghadapi isu Partai Demokrat.
Pertama, Pemerintah seharusnya tidak mensahkan hasil pendaftaran kepengurusan KLB yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum PD yang baru.
Kedua, jika KSP Moeldoko pada akhirnya resmi menjadi Ketum PD yang baru maka Presiden Jokowi harus segera mengangkat KSP yang baru.
Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka menghindari kecurigaan publik atas adanya dugaan dukungan Pemerintah terhadap kudeta Partai Demokrat.***