PR CIREBON – Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik memberikan saran kepada Presiden Jokowi terkait sikapnya soal isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Rachland Nashidik mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh bingung dalam mengambil sikap politik terkait isu kudeta Partai Demokrat.
“Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya. Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden,” kata Rachland Nashidik.
Baca Juga: Viral Video Pembunuhan Sadis di Tengah Jalan, Diduga Akibat Perselingkuhan
Presiden Jokowi diminta tak ragu dalam mengambil tindakan, terlebih saat menghadapi isu kudeta yang menyeret bawahannya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Rachland Nashidik mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tegas kepada pihak Istana yang disebut berhubungan dengan isu kudeta tersebut.
“Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana,” ujarnya.
Lebih Lanjut, Rachland Nashidik meminta Presiden Jokowi untuk memberi pesan bahwa praktik kudeta atau ambil alih kekuasaan itu adalah hal yang salah.
“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah,” ungkapnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari cuitan Twitter @RachlanNashidik pada Jumat 5 Februari 2021.
“Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak mentolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tambahnya.
Diketahui, isu kudeta atau ambil alih kekuasaan Partai Demokrat mencuat setelah disebutkan bahwa orang dalam lingkaran Istana berkaitan dengan hal itu.
Kemudian nama Moeldoko disebut menjadi salah satu orang di balik isu kudeta tersebut. Namun dirinya menampik hal itu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia, Bahas Isu Kedua Negara hingga Dijamu Rendang
Isu kudeta itu disampaikan oleh Ketum Demokrat AHY yang mendapat kabar dari internal partainya.
AHY kemudian menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi atas kabar tersebut karena menyangkut orang dalam Istana.
Belum sempat membalas surat dari AHY, Presiden Jokowi disebut sudah menegur keras Moeldoko karena telah membuat gaduh.***