PR CIREBON - Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan menunggu sikap pemerintah terkait surat yang telah dikirimkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewakili Demokrat yang di[eruntukan pada Jokowi.
Ossy Dermawan menyampaikan apabila Presiden Jokowi tidak segera menanggapi surat telah dikirimkan oleh AHY, maka akan memberikan persepsi negatif kepada publik.
Ossy Dermawan mengatakan perspesi negatif itu berupa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Jokowi terkait dengan isu kudeta Partai Demokrat.
Baca Juga: Geger Suara Dentuman di Malang! BMKG Minta Warga Tidak Panik
Pria yang juga merupakan Staf Pribadi SBY itu menyampaikannya melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @OssyDermawan pada Rabu, 3 Februari 2021.
"Jika surat kami tidak ditanggapi, bisa saja publik menilai bahwa ternyata gerakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang melibatkan pejabat lingkar kekuasaan direstui oleh Istana," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Diketahui, AHY telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait isu kudeta paksa partainya.
Surat itu ditunjukkan untuk meminta klarifikasi benar atau tidaknya kabar kudeta Partai Demokrat secara paksa tersebut.
Baca Juga: Unggah Kritikan di Instagram, Lee Jae-hong hingga Shin Tae-yong Akan Dipanggil PSSI
Hal itu didasari karena adanya kabar yang beredar mengenai gerakan politik mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden Joko Widodo,” ujar AHY pada Senin 1 Februari 2021, dikutip dari PikiranRakyat-Depok.com.
Tak hanya itu, kata AHY, gerakan politik tersebut juga diduga telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Akan tetapi, lanjutnya, pihaknya tentu tidak ingin mudah percaya dengan adanya isu upaya pengambilalihan kepemimpinan ini dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.***