PR CIREBON - Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), pada Rabu, 20 Januari 2021, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memutuskan Listyo Sigit sebagai Kapolri ke-25.
Komjen Pol Listyo Sigit telah secara resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Kapolri sebelumnya Jenderal Idham Azis yang akan segera pensiun.
Kabar terkait penunjukan tunggal Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri tersebut pun ikut ditanggapi oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy.
Baca Juga: Raja Salman dan Putra Mahkota Sampaikan Belasungkawa pada Presiden Jokowi Atas Musibah Gempa Sulbar
“Selamat atas diusulkannya Komjen LSP sebagai calon Kapolri yang hari ini telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III. Ada empat pekerjaan rumah yang menunggu beliau saat nanti menjadi Kapolri baru,” tutur pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS.
Pertama, kata Habib Aboe, penunjukan LSP ini melanjutkan reformasi di kepolisian.
Hal ini perlu dilakukan, untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya,” ungkap Habib Aboe.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Dinkes DKI Jakarta Sebut RS Hampir Penuh dan Hanya Tersedia 13 Persen
Artinya, imbuh Habib Aboe, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas.
Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik.
Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri.
“PR Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo,” katanya.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan! Akui Pernah 2 Kali Gagal, Amanda Manopo: Aku Pernah Menikah Umur 18 Tahun
Misalkan saja, katanya, Bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri.
“Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen LSP,” ujarnya.
PR Ketiga, tambahnya, adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa.
“Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat,” katanya.
Baca Juga: Jack Ma Muncul Pertama Kali Setelah Tiga Bulan Menghilang, Saham Alibaba Group Melonjak Naik
Habib Aboe menuturkan, jika kita lihat, selama ini umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih.
“Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini,”imbuhnya.
Adapun PR Keempat, terang Aboe, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis.
“Sebagai catatan bahwa tahun kemarin Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020,” paparnya.
Baca Juga: Warga Korban Banjir di Cirebon Terima Paket Sembako, Sri Heviyana: Isinya ada Mie, Minyak Goreng
“Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020,” sambungnya.
Situasi ini, membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian.
“Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat,” tutup Habib Aboe.***