PR CIREBON – Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 lalu rupanya banyak menuai perselisihan hasil perhitungan suara. Atas perselisihan tersebut, Mahkamah Konstitusi hingga Jumat pukul 18.00 WIB menerima sebanyak 40 permohonan.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News, permohonan perselisihan hasil pemilihan disampaikan secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi maupun secara daring.
Pada Rabu, 16 Desember 2020 permohonan masuk datang dari hasil pemilihan bupati Kaimana dan Lampung Tengah.
Baca Juga: Jangan Lengah, Pengamat Minta Pemerintah Usut Anggota FPI yang Terlibat Terorisme Sebelum Meluas
Selanjutnya pada Kamis, 17 Desember 2020 permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Rembang, Sumba Barat, Belu, Raja Ampat, Penukal Abab Lematang Ilir, Pangandaran, Kotawaringin Timur, Sekadau, Taliabu, Halmahera Selatan, Banggai, Ogan Komering Ulu, Konawe Kepulauan, Karo (2 perkara), Bulukumba dan Musi Rawas Utara.
Sementara pada Jumat, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati Kepulauan Aru, Labuhanbatu Selatan, Pesisir Barat, Mamberamo Raya, Sorong Selatan, Konawe Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan, Halmahera Timur, Sorong Selatan, Purworejo, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Pahuwato, Halmahera Timur, Malaka, Lingga dan Tapanuli Selatan.
Baca Juga: Dukung TNI-Polri Tindak Tegas Perongrong NKRI, GP Ansor: Jangan Jadikan Agama Sebagai Alat Politik
Berikutnya, hasil pemilihan wali kota yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi adalah Magelang, Bandar Lampung, Tidore Kepulauan dan Banjarmasin.
Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.
Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1-11 Februari 2020. ***