PR CIREBON - Politisi sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon menilai pembongkaran baliho Habib Rizieq Shihab atas suruhan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman tidak bisa dibenarkan.
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari unggahan video YouTube pada akun Fadli Zon yang berjudul "Mencopot Baliho Tugas Satpol PP Bukan TNI".
"Langkah Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan baliho. Jelas itu melanggar aturan, itu terlalu jauh rentang kendalinya," ujar Fadli Zon.
Baca Juga: WNI Terkonfirmasi Positif Covid-19 Saat Tiba di Jepang, dr. Tirta: 8 Bulan Satgas Covid-19 Ngapain?
Pada video yang telah dibuat oleh Fadli Zon dengan durasi 6 menit lebih itu Fadli Zon membahas mengenai sebuah kedudukan TNI yang mana diatur dalam sebuah Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Yang mana termasuk didalamnya yang disebut sebagai operasi militer selain perang.
yang mana pada operasi militer selain perang, Fadli memaparkan keterlibatan TNI di dalam mengatasi separatisme, mengatasi terorisme, termasuk sampai perbatasan dan bencana alam serta kegiatan-kegiatan lain.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Meminta Masyarakat Untuk Bersama-sama Kawal dan Sukseskan Pilkada
Namun kali ini berbeda, untuk melaksanakan tugas seperti mencabut sebuah baliho itu harus ada sebuah keputusan dari politik negara.
Dan jika dilihat dari tindakan pencabutan baliho, Fadli menilai tidak perlu adanya campur tangan dari TNI.
"Pencopotan baliho tugas paling tinggi Satpol PP di bawah pemerintah provinsi, pemerintah daerah," pungkasnya.
Baca Juga: Pasca Dinyatakan Positif Covid-19, Surya Paloh Jalani Observasi dan Perawatan di RSPAD
TNI diharapkan dapat menjaga rakyat Indonesia dari ancaman, terutama dari ancaman dari luar.
Tugas TNIyang sebenarnya untuk menjaga sebuah keamanan antar negara supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri.
"tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain," ucap Fadli Zon.
Baca Juga: Kasusnya Masuki Babak Baru, Ormas Srikandi Indonesia Dorong Polri Tetapkan Gisel Sebagai Tersangka
Oleh karena itu, Fadli Zon pun mengungkapkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman itu perlu dievaluasi terkait penurunan baliho dengan menggunakan alat-alat militer dan instruksinya untuk membubarkan ormas.
"Saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan, saya kira perlu ada evaluasi dari Pangdam Jaya ini karena kalau dibiarkan akan meruntuhkan demokrasi kita, copot segera Pangdam Jaya," ungkap Fadli.***