Permasalahan NIK Selesai, Calon Penerima Bansos Kabupaten Cirebon Tengah Diusulkan

- 28 April 2020, 18:30 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu 15 April 2020.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu 15 April 2020. /Dok. Humas Pemprov Jabar
 
PIKIRAN RAKYAT - Problem tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada puluhan ribu calon penerima bantuan sosial di Kabupaten Cirebon sudah teratasi.
 
Puluhan ribu nama calon penerima bansos itu pun sudah diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
 
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra mengatakan, problem tidak adanya NIK yang sempat terjadi, sudah teratasi, setelah melibatkan operator dari Dinas Kependudukan untuk melakukan pemadanan nomor.
 
 
Menurutnya, operator dari Disduk Kabupaten Cirebon memilih akses untuk bisa terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, sehingga sejumlah nomor NIK tersebut akhirnya bisa ditemukan.
 
Dadang menyebutkan, pada Minggu 26 April 2020 kemarin, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 27.530 calon penerima Bansos untuk Kabupaten Cirebon.
 
Jumlah tersebut merupakan usulan kedua. Sedangkan pada usulan pertama, pihaknya mengajukan sebanyak 25.755 calon penerima bansos.
 
 
“Sekarang data tersebut dalam proses validasi oleh Kemensos. Soal dapatnya berapa, kami juga tidak tahu,” ujar Dadang kepada PikiranRakyat-Cirebon.com, Selasa 28 April 2020.
 
Dadang menjelaskan, proses bantuan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi, memang belum ditentukan kapan akan dicarikan. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia masih melakukan validasi.
 
Bahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Bulog dan Kantor Pos terkait rencana bantuan itu. Namun, kedua instansi tersebut mengaku belum ada perintah terkait penyaluran bantuan, baik bantuan dari provinsi maupun dari pusat.
 
 
“Setahu saya yang didahulukan itu yang ada di wilayah Bodetabek,” ujar Dadang.
 
Dadang menambahkan, Data Terpadu Kesejahtereaan Sosial Kabupaten Cirebon secara keseluruhan, berjumlah 279.260 KK.
 
Jumlah tersebut, sudah menerima berbagai bantuan dari pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Provinsi, dan bantuan sosial lainnya.
 
 
Dari total jumlah 279.260, tersisa sebanyak 12.489 yang belum menerima bantuan. Jumlah yang terahir inilah yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
 
Namun, Dadang juga menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan validasi jumlah tersebut, dengan terjun langsung ke masyarakat.
 
“Jumlah 12.489 KK itu akan dicek dulu di lapangan (Verifikasi dan Validasi ke desa desa), orangnya masih ada tidak? Masih hidup tidak? Jangan sampai pemda memberikan bantuan tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
 
 
Sebelumnya, sebanyak 36 ribu calon penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. Tidak ditemukannya NIK tersebut, membuat pengusulan penerimaan bantuan sosial tersebut sempat terkendala. 
 
Usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sempat tertolak akibat ketiadaan NIK calon penerima Bansos tersebut.***

Editor: Tyas Siti Gantina


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x