Network
/photo/2019/12/05/477561923.jpeg)
“Papa Setnov masuk PENJARA 2018 DIBEBASIN 2020 padahal vonisnya 15 tahun PENJARA. Bahagia banget ya para KORUPTOR hidupnya di era Jokowi.”
Berdasarakan hasil penelusuran PikiranRakyat-Cirebon.com, pada teleconference bersama Komisi III DPR Yasona Laoly sempat mengusulkan merevisi PP 99/2012 untuk pembebasan narapidana narkotika dengan syarat masa tahanan 5-10 tahun dan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 dari masa tahanannya. Namun usulan tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tingkat Kematian Pasien Covid-19 Mencapai 80 Persen untuk Pasien dengan Penyakit Penyerta
Melansir berita di Pikiran-Rakyat.com, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini tidak berlaku bagi para narapidana terkait kasus korupsi.
"Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum," tulis Presiden Jokowi dalam akun Instagram @Jokowi pada Senin, 6 April 2020.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jokowi Keluarkan Kartu Corona Indonesia Sehat 'KARCIS'? Simak Faktanya
Ia pun sekali lagi menekankan bahwa pembebasan narapidana tindak pidana korupsi tidak akan dilakukan.
"Pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi," tulisnya.
Senada dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan bahwa 30.000 narapidana yang akan dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bukan tahanan korupsi.
