Mencuat Isu Pencabutan APS di Majalengka, Sekertaris DPC Demokrat Majalengka : Masih Menunggu Perintah

1 September 2023, 17:58 WIB
Ketua DPC Partai Demokrat Majalengka Fauzan Zemzar Fuad Melepaskan Balon di Kantor KPU Majalengka/SabaCirebon /

SABACIREBON – Mencuat isu pencabutan Alat Peraga Sosial (APS) seperti,baliho,spanduk dan pamflet sampai menarik dukungan ke Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024 mendatang, oleh simpatisan Partai Demokrat di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Majalengka. Pasca dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka melalui Sekertaris Demokrat Majalengka Olih Rohmanudin mengatakan, terkait koalisinya yang sudah dibangun Partai Demokrat lanjut atau tidak, pihaknya masih tetap menunggu keputusan dari DPP Partai Demokrat.

“Nah, terkait pencabutan baliho, spanduk dan pamflet ataupun alat sosialisasi lain yang ada gambar Pak Anies Baswedan itu memang tidak ada instruksi dari pusat,” ungkap Sekertaris DPC Partai Demokrat Majalengka Olih Rohmanudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat 1 September 2023.

Sebab menurut dia pencabutan baliho, itu hanya mungkin bentuk kekecewaan dari kader demokrat yang selama ini sudah berjuang mendukung Pak Anies menjadi cawapres.

Disingung mengenai apakah ada alat peraga sosial seperti baliho,spanduk dan pamflet dicabut di Majalengka ia mengatakan ada yang dicabut dan ada juga tidak dicabut masih menunggu perintah.

Baca Juga: Demokrat Keluar Dari Koalisi Perubahan? Baliho Anies-AHY Dicopot

Disebutkan dia, bahwa APS seperti, baliho, spanduk dan pamflet yang dicabut misalnya di Girimukti yang sudah ia terima laporan itu memang ada.

“Ya mengenai jumlah berapa baliho yang dicabut di Girimukti itu, kami belum mengetahui secara persisnya,” ucapnya.

Lalu ia mengatakan, sementara itu di pusat sendiri terjadi keputusan sepihak dari pihak tim 8.

Baca Juga: Pilpres 2024, Demokrat: Anies Khianati Piagam Koalisi, Ini Penyebabnya

“Kami (Demokrat) tidak diikutsertakan dalam memutuskan itu, hanya sepihak. Demokrat dipaksa menerima itu” tegasnya.

“Jadi Demokrat menyatakan sesuai rilis atau keterangan resminya akan saya sampaikan,” lanjut dia menambahkan.

Sementara dalam keterangan resmi, Sekjen Partai Demokrat, Teungku Riefky Harsya menyampaikan, mendapat informasi kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Demokrat Telah Daftarkan Bacaleg Serentak di Tiap Tingkatan, Ribuan Kader Antar AHY

Ia pun telah mengkonfirmasi berita itu kepada Anies Baswedan, dan membenarkannya, sehingga partai Demokrat dipaksa menerima keputusan tersebut.

“Sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai,” tandasnya.***

Editor: Nurhidayat

Sumber: telepon seluler

Tags

Terkini

Terpopuler