SABACIREBON- Ketua Dewan Pembina Yayasan Wiyata Indonusa (YAWINA) STIE Majalengka, Sudibyo Budi Oetomo mengatakan, sistem Pemilu proporsional tertutup atau coblos gambar partai dinilai menguntungkan elit politik.
Jika sistem coblos gambar partai diterapkan di Pemilu 2024, menurutnya, fenomena money politik diprediksi akan terjadi di kalangan elit. Pasalnya, dengan sistem Pemilu proporsional tertutup pemilih tidak akan menjadi penentu calon anggota legislatif (Caleg).
Meski begitu, ia menegaskan, dengan penerapan sistem apapun, ‘perangkap’ politik uang harus dihindari. Sebab, jika terjebak alat politik tersebut, rakyat tidak akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas.
Baca Juga: Tanggapi KLB Partai Demokrat, Akademisi: Moeldoko Harusnya Menolak Jabatan Ketua Umum dari Hasil KLB
“Masyarakat tidak menunggu money politik, atau serangan fajar. Karena apa? Yang dibeli partainya,” kata Sudibyo ditemui wartawan di sela-sela kerjanya, Senin 27 Februari 2023.
“Sistem apapun bisa diterapkan, kalau moralitas pelakunya baik. Nah kita ini kan enggak bisa. Itu kalau masyarakat Indonesia sudah sadar tentang demokrasi dan sudah tidak tertarik lagi dengan money politik. Akan dapat orang yang pas,” ujar dia menambahkan.
Ia menjelaskan menyikapi usulan sistem Pemilu proporsional tersebut telah mencederai demokrasi di Tanah Air. Ia berharap para elit politik lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kelompok.
Baca Juga: Mensos Risma Gemar lakukan Blusukan, Ini Saran dari Akademisi untuk Risma
“Karena kita tidak tahu orangnya, tahunya partainya. Memang partai mestinya juga bertanggung jawab kalau tertutup, kalau dia bisa bertanggung jawab memberikan caleg-caleg yang benar-benar bermoral bagus. Kita menyelamatkan bangsa atau mau menyelamatkan elite,” ucap dia.
Selain itu, Sudibyo juga menyakini sistem Pemilu proporsional tertutup ini akan menurunkan angka partisipasi pemilih. Dengan demikian, ia berharap usulan tersebut harus dipertimbangkan secara matang.
“Cuma partisipasi masyarakat aktif memilih terhadap Pemilu besar enggak?. Kalau partisipasinya rendah, legitimasinya juga kurang. Toh masyarakat enggak milih (Caleg). Ini memang harus dikaji sedemikian rupa,” pungkasnya.***