Network
SABACIREBON - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan kekesalannya atas terjadinya penyalahgunaan wewenang keuangan di BUMN Indofarma Tbk yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp436,87 miliar. Netty menegaskan bahwa Indofarma, yang seharusnya meningkatkan pelayanan kesehatan, justru memperparah masalah dengan tata kelola perusahaan yang buruk.
“Indofarma didirikan dengan tujuan menyukseskan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, kasus ini bukan hanya tidak membantu menyehatkan negara, tetapi malah membuatnya semakin sakit akibat tata kelola yang buruk,” kata Netty dalam pernyataan media yang diterima di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Netty mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani sektor kesehatan di Indonesia. "Kita serius nggak sih menangani kesehatan di Indonesia? Kenapa Indofarma bisa salah kelola? Bukankah negara punya komisaris di sana yang tugasnya mengawasi dan melaporkan? Kenapa salah kelola ini tidak terdeteksi sejak dini?" ujarnya dengan nada geram.
Menurut Netty, kehadiran komisaris negara seharusnya memastikan pengawasan yang ketat dan laporan yang transparan. "Bukankah negara punya komisaris di sana yang tugasnya mengawasi dan melaporkan? Kenapa salah kelola ini tidak terdeteksi sejak dini?" tambahnya lagi, mempertegas pertanyaannya.
Perusahaan Indofarma telah mengalami kerugian sejak tahun 2021. "Sulit dibayangkan jika perusahaan farmasi milik negara yang memiliki jaringan, laboratorium, apotek, dan fasilitas lainnya bisa rugi dan kalah saing. Apalagi tahun 2021 adalah tahun yang masih diliputi pandemi Covid-19 di mana kebutuhan akan produk kesehatan meningkat drastis," jelas Netty.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan Netty karena perusahaan farmasi negara seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat. "Kita seharusnya bisa memanfaatkan situasi pandemi untuk memperkuat sektor kesehatan kita, bukan sebaliknya," kata politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Netty mendorong penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengungkap para pelaku kecurangan di Indofarma. "Kepolisian dan kejaksaan harus membongkar secara terang benderang siapa oknum yang bermain di Indofarma. Kalau perlu libatkan KPK. BUMN itu dibiayai oleh APBN, jangan biarkan uang keringat rakyat hanya dijadikan sarana memperkaya oknum tak bertanggung jawab," tegasnya.
Kasus ini, menurut Netty, harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pengelolaan BUMN. "Kita harus memastikan setiap BUMN beroperasi dengan transparan dan akuntabel. Ini bukan hanya soal Indofarma, tetapi juga soal masa depan kesehatan bangsa," tambahnya.
Netty berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. "Kita harus bertindak tegas. Jangan biarkan pelaku kecurangan lolos begitu saja. Ini demi kebaikan kita semua," pungkasnya.
