Network
SABACIREBON - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mencapai kesepakatan sebesar Rp94,4 triliun dalam Forum Gas Bumi 2024 untuk memperkuat industri gas bumi nasional.
Kesepakatan tersebut mencakup dua Memorandum of Understanding antara Husky-CNOOC Madura Ltd. dengan PT Pupuk Kujang serta PT Cikarang Listrindo Tbk. Selain itu, terdapat satu Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara EMP Bentu dengan PT Kilang Pertamina Internasional serta 27 PJGB lainnya.
Wakil Kepala SKK Migas, Shinta Damayanti, menekankan perlunya dukungan dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pembeli gas bumi untuk mencapai strategi komersialisasi yang telah disepakati. "Optimasi pemanfaatan gas bumi adalah kunci untuk meningkatkan multiplier effect dan perekonomian nasional," ujarnya.
Meskipun target produksi gas bumi sebesar 12 BSCFD menjadi fokus, tantangan terbesar adalah menciptakan kesepahaman antara pasokan dan kebutuhan pasar. "Pasar hanya akan terbentuk melalui kesepahaman dan kesepakatan yang kuat," tambah Shinta.
Di sisi lain, SKK Migas mencatat bahwa meskipun kebutuhan domestik terhadap gas bumi naik di bawah 10 persen dalam sepuluh tahun terakhir, komitmen untuk meningkatkan produksi gas bumi tetap menjadi prioritas.
Dalam APBN tahun 2024, target lifting gas bumi ditetapkan sebesar 5.785 MMSCFD. Per 19 Juni 2024, realisasi penyaluran gas bumi mencapai 5.305 MMSCFD atau sekitar 92 persen dari target tersebut.
Shinta juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang untuk memastikan penyerapan gas bumi yang optimal di pasar domestik. SKK Migas mendorong komersialisasi gas bumi melalui strategi PUSH dan PULL.
Strategi PUSH fokus pada pengiriman gas ke pusat kebutuhan dengan memanfaatkan infrastruktur seperti pipa dan kilang LNG skala kecil, sementara strategi PULL mengarah pada pengembangan industri di dekat sumber gas bumi.
"Dengan dua strategi ini, kami berharap cadangan gas bumi yang ditemukan dapat diproduksi dan tersalurkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutup Shinta Damayanti.***
