Network
PR CIREBON – Polemik Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law seakan tak berhenti semenjak Undang-Undang (UU) ini pertama kali disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Aksi penolakan terus datang dari beberapa kalangan serta bergelombang di beberapa daerah di Indonesia, termasuk dari anggota DPRD sendiri.
Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bogor turut serta bersama massa dalam aksi demo buruh terkait penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Baca Juga: Publik Banyak Salah Paham Soal UU Ciptaker, Anggota DPR Imbau agar Tak Banyak Termakan Hoaks
Terdapat tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dua fraksi yang hadir di tengah-tengah massa demonstran, dimana Fraksi Partai Demokrat ada lima anggota yang turut serta yaitu Ruhiyat Sujana, Leo Hananto, Irman Nurcahyan, Ade Sanjaya, dan Hanafi. Kemudian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada dua orang yang turut serta dalam aksi yaitu Agus Salim dan Teguh Widodo.
Tujuh legislator dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bersama-sama jalan berbarengan keluar dari Gedung DPRD, kemudian naik ke mobil massa aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law, dan masing-masing dari legislator menyampaikan orasi mengungkapkan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law.
“Kami hadir disini untuk bersimpati bersama, merasakan suatu hal yang akan merugikan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, maka dari itu dengan jelas kami menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law, karena cacat proses,” ujar Teguh Widodo dalam orasinya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: 35 Investor Global Ikut Menolak UU Cipta Kerja, Bahlil Lahadalia: Mereka Tidak Terdaftar di BKPM
Senada dengan Teguh, Ruhiyat Sujana pun menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law ini karena khawatir terhadap nasib generasi atau angkatan pekerja di masa mendatang. Ia menganggap undang-undang tersebut akan menyengsarakan pekerja.
