Network
SABACIREBON - Jawa Barat mendekati status Provinsi Layak Anak dengan 23 dari 27 kabupaten dan kota meraih predikat tersebut. Upaya perlindungan terus ditingkatkan.
DP3AKB Jabar, Siska Gerfianti, menekankan pentingnya meningkatkan layanan dan kepedulian terhadap anak. Kuantitas dan kualitas program harus ditingkatkan, hal tersebut diungkapkan saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB se-Jabar, di Kabupaten Karawang, Selasa (5/3/2024).
Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyoroti pentingnya hak perempuan dan anak. Mereka adalah modal untuk Indonesia Emas 2045.
Plh. Asisten Pemerintahan Setda Jabar, Dodo Suhendar, menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah sosial, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Forum Perangkat Daerah DP3AKB Jabar menjadi wadah kerjasama antar-pelaku pembangunan. Fokusnya adalah menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang PPPA dan KB.
Tema forum tahun ini adalah 'Sinergi Lintas Sektor Mewujudkan Jabar sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak, Hambatan atau Tantangan?'.
Baca Juga: Terkait Pembukaan Sekolah Tatap Muka, Menteri PPPA Ingin Semua Pihak Komitmen 5 Siap
Kolaborasi lintas sektor dianggap penting dalam mewujudkan Jabar sebagai provinsi yang ramah perempuan dan anak.
Acara tersebut dihadiri perangkat daerah yang membidangi PPPA dan KB se-Jabar. Pemateri dari Provinsi Jabar dan Kementerian PPPA turut menghadirkan pemahaman yang mendalam.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Inisiatif-inisiatif seperti sekolah perempuan dan peningkatan layanan aduan menjadi bagian dari strategi.
Baca Juga: Gerah Kekerasan Perempuan Marak Terjadi, Kementerian PPPA Minta Pers Ikut Ambil Peran Menghapus
Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Pentingnya pembangunan berperspektif gender dan ramah anak ditekankan dalam rangka memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi.
Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan program perlindungan anak.
Baca Juga: Kementerian PPPA Sebut Anak Perempuan Lebih Rentan Mengalami Depresi Selama Masa Pandemi Covid-19
Jawa Barat diharapkan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain dalam upaya menjadikan wilayahnya sebagai tempat yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengubah pola pikir dan perilaku terhadap perlindungan anak.
Keberhasilan Jabar dalam mewujudkan predikat Provinsi Layak Anak menjadi cermin bagi keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam melindungi generasi masa depan.
Baca Juga: Kampanye Pemilu 2019 Libatkan Anak Berujung Eksploitasi, Menteri PPPA: Pilkada 2020 Harus Ramah Anak
Perlindungan anak menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Maka, upaya-upaya yang dilakukan harus terus ditingkatkan.
Provinsi Layak Anak bukan hanya tentang predikat semata, tetapi juga tentang perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak di wilayah tersebut.
Komitmen pemerintah Jabar untuk meningkatkan perlindungan anak harus diikuti dengan tindakan nyata dan program-program yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pemkot Kota Bandung Komitmen Libatkan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Forum Perangkat Daerah DP3AKB Jabar menjadi ajang strategis dalam menyatukan visi dan upaya bersama dalam perlindungan anak.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.***
