Network
SABACIREBON -- Guna mencegah terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tidak merata atau salah sasaran, Pemkot Bandung membuat inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. Sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi berbasis data tunggal.
Sistem pelayanaan kesejahteraan sosial satu pintu yang diberi nama Yes! Jitu, digagas pihak Kantor Dinas Sosial Kota Bandung dan diresmikan Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono Rabu sore 18 Oktober 2023.
Dalam sambutannya Pj Walikota Bambang Triyuliono menyampaikan, inovasi sistem ini bukan hanya mencantumkan data diri seperti nama, alamat, dan usia, tetapi juga 'by problem' tiap warga Kota Bandung yang membutuhkan, tertera dalam aplikasi ini.
Baca Juga: PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara Mulai Beroperasi, Simak Disini
"Harapannya, melalui aplikasi ini pelayanan sosial yang kita berikan jadi tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing warga. Ini saling berintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pelayanan sosial," ungkap Bambang.
Hadirnya Yes! Jitu merupakan upaya Pemkot Bandung memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan semestinya demi menyejahterakan masyarakat.
"Ada sebuah terobosan, mulai dari perlindungan sampai pemberdayaan menjadi sangat penting. Akses mendapatkan data dan intervensi juga menjadi persoalan yang belum maksimal di Kota Bandung. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik," ujarnya.
Ia menambahkan, Yes! Jitu akan jadi sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time dari tiap kewilayahan. Terlebih Kota Bandung memiliki target menurunkan angka kemiskinan dari 4,25 persen menjadi 3,14 persen di tahun 2023.
"Ini PR besar. Maka dari itu, dengan data terpadu yang mudah diakses siapapun dan kapanpun, saya optimis bisa menurunkan kemiskinan. Kelurahan dan kecamatan bisa masif update data. Kita ingin memberikan layanan terbaik di semua sektor," harapnya.
Isi Layanan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiyar memaparkan lebih lanjut mengenai isi layanan Yes! Jitu. Layanan kesejahteraan sosial dalam Yes! Jitu antara lain rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial.
Baca Juga: Hamas Sebut Ledakan di Rumah Sakit Menewaskan Ratusan Para Pengungsi
"Jaminan sosial ini berupa jaminan pendidikan, pangan, kesehatan, insentif pajak PBB, dan transportasi gratis. Di Kota Bandung banyak program yang seperti itu tapi belum tersinergi dengan baik," ucapnya.
Ia menjelaskan, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data tunggal dalam pelayanan kesejahteraan sosial mampu menyatukan potensial sumber.
"Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen," jelasnya.
Baca Juga: Menhub Pastikan Bandara Kertajati, Majalengka Siap Beroperasi Penuh Layani Rute Penerbangan Ini
Ia juga memaparkan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bandung, Pemkot akan menggandeng 300 yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
"Rata-rata penggunaan anggaran di tiap yayasan itu Rp5 miliar. Potensi keseluruhannya bisa mencapai Rp1,5 triliun. APBD kita baru bisa menjangkau 29,8 persen dari total seluruh warga yang memiliki hak pelayanan kesejahteraan sosial," ungkapnya.
Oleh karena itu, potensi yayasan tadi akan diikat dengan kerja sama untuk bisa menutupi potensi 70 persen demi menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Baca Juga: Indonesia Serahkan Hibah Pembangunan untuk Kembangkan SDM Kelautan kapada Namibia
Menanggapi inovasi ini, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Heru Kriswahyu mengapresiasi kinerja Pemkot Bandung dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
"Ini merupakan langkah maju berikutnya sebagai bentuk perhatian penyelenggara negara kepada masyarakat. Harapannya layanan kepada masyarakat akan semakin lebih baik. mudah, cepat, dan murah bisa menjadi acuan kita bersama dalam menggali kreativitas potensi dan semua yang dibutuhkan, sehingga peran negara semakin nyata kepada masyarakat," *** (Prasetyo)
