Network
PIKIRAN RAKYAT - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Cianjur telah mengadakan Rapat Koordinasi Cianjur Satu Data di Aula Gedung Bappeda Cianjur pada Rabu, 04 Maret 2020.
Kegiatan rakor itu dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Cianjur dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
Dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com melalui situs Pemerintah Kabupaten Cianjur bahwa rakor itu digelar untuk memetakan sejumlah peran yang terdapat dalam Satu Data.
Sejumlah peran itu akan melibatkan beberapa perangkat daerah, di antaranya BPS (Badan Pusat Statistik), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Diskominfosantik, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Sosialisasi Satu Data dilaksanakan untuk makin memahamkan unsur pejabat teknis dalam mengelola Data di lingkungan Pemkab Cianjur dan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di peran masing-masing.
“Maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman unsur pejabat teknis yang mengelola Data dan Informasi di lingkungan Pemkab Cianjur serta dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai peran masing-masing,” ujar Sekdis Kominfosantik Dalu Teguh yang mewakili Kadis Kominfosantik Cianjur.
Secara terpisah, Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman menuturkan bahwa Diskominfosantik berperan sebagai Wali Data dan Badan Pusat Statistik sekaligus pembina dan penyedia official statistics.
Inilah yang ditekankan Plt Bupati untuk Diskominfosantik harus dapat memberikan data yang betul-betul ada fakta dilapangan secara objektif dan akurat dengan metodologi yang sudah baku.
“Sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai karena perlu disadari bahwa betapa sulit dan mahalnya mengumpulkan data,” tegas Herman.
Pun demikian, Herman memaparkan terkait Satu Data Nasional yang memiliki sejumlah peran, diantaranya BPS sebagai Pembina Data, Bappeda sebagai Pengelola Data, Dinas Kominfosantik sebagai Wali Data dan OPD sebagai Produsen Data.
“Setiap produsen data minimal menghasilkan satu data yang memiliki kontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama OPD, peran Bappeda dan Kominfo tidak bisa dipisahkan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Cianjur Dani Jaelani menjelaskan fungsi BPS sebagai Pembina Data adalah menjamin kualitas data sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku.
Baca Juga: Dua Tahun Sekoper Cinta Terlewati, Wujud Tekan Angka Perceraian di Jawa Barat
“Data agregasi butuh keseragaman, data pribadi butuh keamanan, apalagi data Negara, karena setiap data itu sangatlah penting dan masalah pada data yaitu banyak data sektoral yang dikuasai oleh individu, diperlukan hubungan personal dalam mengakses data, format data berbagi pakai tidak terbuka,” ungkap Dani.
Adapun perbedaan yang terjadi pada statistik Data Sektoral ini penting dijelaskan secara meta datanya, seperti dimisalkan perbedaan data penduduk Pencatatan Sipil (de jure) dengan BPS menggunakan (de facto) untuk kebijakan Nasional.
“Kemudian terkait data perbedaan luas wilayah adalah satu data untuk kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat antar instansi geospersial yang berbeda,” pungkasnya.***
