Network
PR CIREBON — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menyebutkan penyumbang kemiskinan di Kota Kuda sebanyak 72 persen adalah dari meningkatnya pengangguran dan banyaknya petani gurem.
“Warga Kuningan banyak yang merantau menjadi pedagang Burjo (bubur kacang ijo) dan indomie rebus di kota-kota besar. Kena lockdown pada balik kampung nganggur ditambah gak mau kerja serabutan, misal jadi buruh bangungan atau apa di rumahnya,” ungkap Kepala Bappeda Kuningan, Ir. Usep Sumirat, ketika ditemui Pikiran-Rakyat.Cirebon.com di ruang kerjanya, Selasa 2 Februari 2021.
Kepala Bappeda Kuningan menyampaikan untuk penanganan kemiskinan, pertama harus adanya daya beli masyarakat.
Baca Juga: AHY Surati Jokowi Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat: Salah Satunya di Lingkaran Presiden
Khusunya, bagi warga Kuningan usia produktif, Bappeda akan rumuskan program untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan lapangan kerja bagi pengangguran.
Serta, meningkatkan penghasilan bagi yang sudah bekerja namun pendapatannya kecil.
Kepala Bappeda Kuningan, menyebut masyarakat Kabupaten Kuningan yang menjadi perantau dan bekerja di sektor informal tersebut ada sekitar 30 persen.
Kedua, penanganan dilakukan dengan meringankan beban warga miskin di luar usia produktif, seperti masyarakat jompo ataupun cacat/lumpuh, yang memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyantuninya.
Akan tetapi, dikatakan Usep Sumirat, agar berhasil diperlukan adanya kesalehan sosial dari semua pihak.
“Mulai besok Pemkab akan mendata warga miskin mulai dari tingkatan desa. Maka dari itu, ditegaskan kepada Camat yang membawahi desa/kelurahan, terutama para Kades/Lurah agar membuat data yang benar-benar akurat jangan asal-asalan. Pun, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar bisa mengawal ini,” tandasnya.
“Yang dimaksud kesalehan sosial, misal warga yang sudah hidup cukup jangan lagi merasa miskin lantas minta didata dalam program bantuan. Aparatur pemerintah di semua tingkatan jangan sampai memasukan data yang salah, apalagi pilih kasih,” jelas Usep.
Baca Juga: Manchester United Gagah Perkasa Bantai Southampton dengan 9 Gol Tanpa Balas
Semua satuan kerja perangkat daerah terkait harus terjun dan fokus dalam program pengentasan kemiskinan ini, yakni dengan didasari kesalehan sosial.
Jangan sampai kerja asal beres saja, karena untuk membuat data yang akurat dari 32 kecamatan, di mana terdapat 376 desa/kelurahan se-Kabupaten Kuningan, tentu dibutuhkan kerja keras yang tak mudah.
“Sebab data tersebut nantinya akan sangat penting dalam perumusan perencanaan program pembangunan supaya tepat sasaran. Salah sedikit, bukannya menangani kemiskinan, malah dikhawatirkan semakin menambah kemiskinan,” tegas Usep.
Kepala Bappeda Kuningan mengutarakan program jangka panjangnya, dia ingin membangun jalan pada zona industri. Yaitu, penghubung ke arah wilayah Pejagan Cirebon Timur dekat pintu Tol Kanci.
Baca Juga: Kematian Akibat Covid-19 di Pekanbaru Terus Bertambah, Lahan Pemakanan Semakin Menipis
Hal itu, guna memudahkan akses jalur ekspedisi industri. Serta, ke depannya dengan adanya jalan baru bisa merangsang kemunculan bidang-bidang usaha bagi masyarakat yang baru pula, hingga membuka lapangan kerja yang luas.
“Satu hal yang harus diingat, zona industri tersebut di luar kawasan konservasi. Jadi, jangan karena Kuningan adalah kabupaten konservasi mengasumsikan seluruh wilayahnya adalah tidak boleh didirikan industri,” jelas Usep.
“Kami pun akan mengkaji secara konprehensif tentang zona industri tersebut. Dan, tetap patuh aturan, industri yang didirikan tetap mendukung kelestarian lingkungan hidup,” pungkasnya.***
