PR CIREBON - Pemerintah Kota Bandung masih mengkaji gelaran resepsi pernikahan di gedung. Bukan tanpa alasan, hal ini terpaksa harus dilakukan dan memerlukan perhatian lebih, mengingat virus corona yang masih saja belum berakhir.
Dilansir Galamedia News, pengkajian resepsi pernikahan ini dilakukan setelah Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana melihat simulasi resepsi pernikahan di Graha Batununggal.
Menanggapingal ini, penyedia jasa acara resepsi atau kerap dikenal dengan sebutan wedding organizer pun mengungkapkan harapan dan keluhannya.
Baca Juga: Corona Indonesia Tembus 49.000 Kasus, Jokowi: Ancaman Belum Berakhir, Jalankan Protokol Kesehatan
Seperti yang disampaikan Ketua Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung Aries Ismullah Ardiansyah. Ia mengatakan, menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB), pihaknya sebagai wedding organizer meminta Pemerintah memberikan kelonggaran hingga usahanya bisa kembali hidup.
"Kami berharap bisa mendapat kelonggaran dan pemerintah menghidupkan kembali dunia jasa pernikahan meski secara bertahap," ujar Aries di sela simulasi di Gedung Graha Batununggal Indah, Jalan Batununggal Indah, Kota Bandung, Rabu 24 Juni 2020.
Dituturkan Aries, pihaknya akan mengkaji kembali terkait biaya pernikahan yang kemungkinan akan ada kenaikan.
Baca Juga: Bersikap Masa Bodoh Soal Corona, Presiden Brasil Diminta Hakim Gunakan Masker atau Bakal Didenda
Pasalnya, protap standar protokol kesehatan juga akan disediakan oleh penyedia jasa pernikahan.
"Sepertinya sih ada kenaikan. Tapi tidak sampai dua kali lipat, masih wajar. Nantinya dari pihak kami juga akan merekomendasikan vendor-vendor siapa saja yang diizinkan beroperasi," tambahnya.
Sementara itu diwawancara secara terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi memaklumi adanya kegelisahan para pengusaha wedding organizer.
Baca Juga: Massa Demo Membeludak, Jalan Gatot Subroto Ditutup, Berikut Alternatif Jalan Menghindari Kemacetan
"Saya bisa memaklumi kegelisahan teman-teman ini. Menghadapi wabah ini kita seperti berjalan di antara dua jurang, yaitu jurang kesehatan dan jurang ekonomi. Kita harus memastikan antara berjalannya roda perekonomian dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan," tuturnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Asep mendesak adanya kepastian dari Pemkot Bandung atas kebijakan yang mengakomodir para pekerja jasa pernikahan.
"Semua pihak harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Sehingga saat melaksanakan resepsi pernikahan, masyarakat lebih siap," tandasnya.
"Tapi pemerintah tetap harus tegas untuk membatasi dan melarang pelaksanaan resepsi, sekiranya tidak sanggup melakukan standar protokol kesehatan," tegas Asep.***