PIKIRAN RAKYAT - Sinergitas kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok.
Keduanya bersinergi untuk menangani kasus corona yang muncul pada dua warga Depok.
Ditegaskan Ridwan Kamil di Kota Depok pada Senin, 02 Maret 2020 bahwa sinergi itu diwujudkan dengan menyediakan crisis center untuk warga Depok dan Jabar.
Baca Juga: Badai Tornado Hantam Amerika Serikat, 7 Orang Tewas dan 40 Bangunan Rusak
Dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com melalui situs Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa crisis center yang dibuat Ridwan Kamil tak lain atas inisiatif kesigapan Walikota Depok yang lebih dulu menginginkan berdirinya crisis center untuk keselamatan warga Depok.
Pembentukan crisis center ini dianggap sebagai langkah pencegahan dari penemuan kasus corona di wilayah Jawa Barat yang memicu kekhawatiran masyarakat.
"Kota Depok akan membentuk COVID-19 Crisis Center dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota.
Saya juga akan membuat hal yang sama Provinsi Jabar COVID-19 Crisis Center. Di mana tugasnya adalah satu pintu terhadap semua informasi penanganan COVID-19 ini," ujar Kang Emil.
Apalagi melihat fakta di lapangan menunjukan belum ada bukti virus corona berada di Jawa Barat.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, Rabu 4 Maret 2020: Beber dan Ciledug Diguyur Hujan hingga Malam
Dengan adanya dua warga Depok yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, masyarakat Depok dan Jabar diimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa.
"Setelah bertemu dengan Menteri Kesehatan, fakta per hari ini yang bisa disampaikan, dua WNI yang ber-KTP Depok itu terinfeksi di Jakarta, bukan di Depok. Sehingga belum ada bukti virus corona di Depok karena sedang diteliti oleh tim yang terkait," jelasnya.
Pun begitu, Kang Emil tetap meminta seluruh warga Jabar untuk berinisiatif memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat apabila muncul gejala-gejala COVID-19, seperti demam tinggi, batuk, dan gangguan pernapasan.
Ini juga berlaku dengan kesadaran diri saat melihat teman atau tetangga yang mengalami gejala COVID-19, harus bisa diatasi oleh sendiri terlebih dahulu.
"Melapor itu ketika ada gejala. Tidak ada gejala, karena virus ini berkaitan dengan imunitas, saya kira lakukan kegiatan seperti biasa. Kecuali ada gejala, berinisiatif-lah ke rumah sakit terdekat. Termasuk RSUD. Atau melihat teman dan tetangga memiliki gejala itu tolong diimbau juga," ucapnya.
Namun demikian, Kang Emil dapat memastikan isolasi warga yang pernah berinteraksi dengan pasien positif COVID-19 dilakukan sesuai standar WHO.
Ini pula yang terjadi pada tenaga kesehatan yang sempat menangani pasien COVID-19.
"Isolasi itu hanya terjadi pada interaksi. Kan tidak ada kabar dia beredar ke sana-sini. Yang ada itu mereka dijenguk. Empat orang ini yang sedang diobservasi. Ada gejala apa tidak. Jangan-jangan yang menjenguknya badannya sehat, berinteraksi belum tentu tertular," jelas Kang Emil.
Dalam arti lain, observasi pada petugas kesehatan tidak membatasi kerja normal yang dilakukan petugas, tetapi bila timbul gejala tetap diwajibkan lapor.
"(Tenaga kesehatan) sedang diobservasi. Artinya, bekerja normal tapi kalau ada gejala melaporkan. wajib lapor. Ini kan urusan dengan imunitas, kita menduga-duga orang sehat, ada interaksi gimana mengonfirmasinya. Pas ada gejala dites sampling-nya. Itu standar WHO," tambahnya.
Adapun sejumlah rumah sakit rujukan di Jabar untuk menangani COVID-19, di antaranya RSU Dr. Hasan Sadikin (Kota Bandung), RSU R. Syamsudin (Kota Sukabumi), RSU Dr. Slamet (Kab. Garut), RSU Kabupaten Indramayu, RSU Gunung Jati (Kota Cirebon), RSU Kabupaten Bandung, dan RSTP Dr. H.A Rotinsulu (Kota Bandung).***