Network
SABACIREBON - Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara Indonesia berulang kali mengingatkan perihal ancaman resesi global yang akan menimpa berbagai negara besar sekali pun.
Ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi negara yang nanti terlindas resesi ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah Covid 19 yang pernah melanda seluruh negara di dunia.
Seperti dilansir oleh pikiran-rakyat.com, Senin (17/10), kabar buruk paling anyar muncul dari sebuah negara besar di Eropa, yaitu Inggris. Krisis di Inggris seolah kian nyata, bahkan berimbas ke lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Indonesia Peroleh Penghapusan Utang Luar Negeri Senilai Rp5 Triliun dengan skema debt swap
Negara yang dimpimpin raja Charles kini diperkirakan perlu memangkas 200.000 pekerjaan di pemerintahan selama beberapa tahun ke depan.
Menurut Institute for Fiscal Studies, hal ini dilakukan untuk menghindari penambahan utang negara.
Upah sektor publik berada di jalur untuk meningkat 5 persen tahun ini, sekitar setengah dari tingkat inflasi saat ini tetapi lebih tinggi dari yang dianggarkan ketika rencana pengeluaran disusun pada tahun 2021.
Baca Juga: TGIPF Tragedi Kanjuruhan Temukan Fakta Ada Satu Rekaman CCTV Diduga Sengaja ‘Dihapus'
Hanya untuk membayar penghargaan itu tanpa meningkatkan pinjaman, pemerintah perlu menemukan penghematan 5 miliar poundsterling atau sekitar Rp87,96 triliun untuk tahun ini saja, kata lembaga think tank itu pada Sabtu.
Analisis tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng untuk menjaga keuangan publik tetap terkendali tanpa membatalkan janji pemotongan pajaknya.
Tekanan datang tidak hanya dari pemberian pajaknya, tetapi juga dari pengeluaran yang lebih tinggi, memperumit rencana apa pun untuk menstabilkan utang sebagai bagian dari PDB.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Berlakukan Tarif Khusus KA Gocher Murah Tiap Hari, Simak Begini Caranya
Bulan lalu, Kwarteng mengumumkan stimulus pajak senilai 45 miliar poundsterling atau sekitar Rp763 triliun, membuat pasar masih berputar-putar di tengah kekhawatiran bahwa pinjaman akan lepas kendali.
Pada 23 November, ia berencana untuk mengungkap rencana fiskal penuh dengan perkiraan dari Kantor Tanggung Jawab Anggaran yang akan memasukkan kebijakan pemerintah.
Serta dampak perubahan pada prospek ekonomi. Departemen Keuangan dapat memajukan tanggal tersebut.
Baca Juga: LPSK Kawal Bharada E Menuju PN Jakarta Selatan
IFS mengatakan sekitar 100.000 PHK tahun ini akan memastikan tagihan upah keseluruhan tidak berubah, dan menghindari pemotongan di tempat lain di departemen.
Jika gaji meningkat dengan inflasi pada tahun 2023, pemerintah perlu memangkas 100.000 pekerjaan lagi untuk menjaga tagihan tetap terkendali.***
