Network
PR CIREBON – Pemerintah bayangan Myanmar telah menyerukan apa yang mereka sebut sebagai ‘perang defensif rakyat’ untuk melawan militer negara itu.
Media lokal menyebut bahwa seruan itu telah memicu peningkatan pertempuran di perbatasan, dan beberapa kelompok etnis yang kuat menyatakan dukungan.
Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang dibentuk oleh legislator terpilih yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari, mengeluarkan seruan untuk pemberontakan nasional.
Baca Juga: Taliban Umumkan Susunan Pemerintahan Baru Afghanistan, Salah Satunya Masuk dalam Daftar Terorisme AS
“Dengan tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, NUG meluncurkan perang pertahanan rakyat melawan junta militer,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Karena ini adalah revolusi publik, semua warga di seluruh Myanmar, memberontak melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara,” tambahnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak Jenderal Senior Ming Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi tepat saat pemerintahan baru akan duduk.
Kudeta itu memicu protes yang meluas dan terjadinya gerakan pembangkangan sipil, yang ditanggapi oleh militer dengan kekerasan.
Lebih dari 1.000 orang telah tewas, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dan ribuan orang ditangkap.
Tindakan keras militer itu memicu perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan militer, terutama di perbatasan Myanmar.
Lawan bergabung dengan kelompok etnis bersenjata dan membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) untuk melawan.
Puluhan ribu orang telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.
Upaya diplomatik untuk mengakhiri gejolak juga telah gagal, meskipun ada sanksi dari negara-negara Barat dan tekanan dari tetangga Asia Tenggara.
Dalam pernyataannya, Duwa Lashi La menuduh militer melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil tak berdosa dan meminta kelompok etnis untuk segera menyerang militer dan mengambil kendali penuh atas tanah mereka.
Dia juga memerintahkan milisi untuk menargetkan dan mengontrol junta militer serta asetnya di wilayah masing-masing.
Birokrat yang ditunjuk militer harus mengundurkan diri dari pemerintah, tambahnya, mendesak penjaga perbatasan untuk bergabung dengan rakyat dan menyerang musuh rakyat serta melarang pegawai negeri pergi bekerja.
Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini, Rabu 8 September 2021: ANTV, Trans 7, dan TV One
Dia juga menyarankan anggota masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan menimbun persediaan dan obat-obatan.
“Kami akan menghapus Min Aung Hlaing dan mencabut kediktatoran dari Myanmar untuk selamanya,” ia menegaskan.
“Juga mampu membangun serikat demokratis federal yang damai yang sepenuhnya menjaga kesetaraan dan telah lama dicita-citakan oleh semua warga negara,” tambahnya.
Seorang juru bicara militer menolak seruan NUG tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk mencari perhatian menjelang Sidang Umum PBB, yang dimulai di New York minggu depan.
"Mereka menghasut orang lain untuk melakukan lebih banyak kekerasan dan membuat publik menjadi takut dan tidak stabil," kata Jenderal Zaw Min Tun seperti dikutip oleh media lokal.
Dia menyebut NUG ekstremis dan mengatakan kepada publik bahwa mereka tidak perlu khawatir.
Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini, Rabu 8 September 2021: Trans TV, SCTV, NET TV, dan TVRI
Seruan NUG diikuti oleh laporan-laporan tentang gejolak pertempuran, dengan beberapa kelompok etnis termasuk dari negara bagian Shan, Kayin dan Kachin menyatakan solidaritas dengan pemerintah bayangan.***
