Network
PR CIREBON - Negara Inggris bersiap menghadapi Pemilihan Lokal dan Regional.
Pemilihan yang digelar Inggris ini juga akan memberikan rapor kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, serta menguji kekuatan persatuan negara yang telah berusia berabad-abad tersebut.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Al Jazeera, rencananya pemungutan suara akan berlangsung di Inggris, Skotlandia, dan Wales.
Pemilihan Inggris kali ini akan diikuti sekitar 48 juta orang berhak memilih kandidat yang memperebutkan lebih dari 5.000 posisi kekuasaan.
Sebuah kursi di Parlemen Inggris, kursi dewan lokal, dan keseluruhan majelis Wales dan Skotlandia yang didevolusikan adalah di antara posisi dan badan politik paling signifikan yang akan diputuskan.
Tempat pemungutan suara akan dibuka pada pukul 7 pagi atau 06:00 GMT dan tutup pada pukul 10 malam atau 21:00 GMT.
Baca Juga: Resmi Pekerjakan Pak Arman Supir Viral, Atta Halilintar: Semoga Bisa Bermanfaat di Bulan Berkah
Hasil dari beberapa pemungutan akan diumumkan pada dini hari Jumat sebelum sisanya diumumkan selama tiga hari berikutnya.
Politisi dan analis, yang ingin mengukur suasana hati para pemilih, akan mengamati hasilnya dengan cermat.
Pemilihan kali ini digelar pada saat yang rapuh setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.
Lebih tepatnya pada saat negara Inggris siap bekerja untuk pulih dari salah satu wabah yakni virus corona atau Covid-19 paling mematikan di dunia.
Di antara semua persaingan "Super Thursday", pemilihan Parlemen Skotlandia, yang mengancam untuk melepaskan krisis konstitusional besar bagi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Partai Konservatifnya yang berkuasa.
Hal ini tentu saja dinilai menjadi momentum yang paling penting bagi politiknya.
Baca Juga: Usai Tangguhkan Akun Donald Trump, Twitter Cabut Akun yang Promosikan Postingan Mantan Presiden AS
Menteri Pertama Nicola Sturgeon mendesak dilakukannya pemungutan suara kedua untuk kemerdekaan dalam satu dekade.
Partai Nasional Skotlandia-nya (SNP) sedang mencari mayoritas langsung kedua di badan legislatif dengan 129 kursi dalam upaya untuk meningkatkan dorongannya.
Tetapi, setiap jajak pendapat yang mengikat secara hukum akan membutuhkan persetujuan dari pemerintah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Hal ini menjadi sesuatu yang telah diisyaratkan oleh perdana menteri, dan ia akan menolaknya.***
