Network
Dalam pernyataan terpisah, Kwon Jong Gun, direktur jenderal Departemen Urusan AS Kementerian Luar Negeri, mengutip pidato kebijakan pertama Biden kepada Kongres, di mana presiden baru mengatakan program nuklir di Korea Utara dan Iran menimbulkan ancaman yang akan terjadi.
Kwon mengatakan itu tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran hak Korea Utara untuk membela diri bagi Amerika Serikat untuk menyebut pencegahan defensifnya sebagai ancaman.
Baca Juga: Doa Hari ke-20 Ramadhan: Mohon Kemampuan Membaca Al-Quran Menggapai Malam Lailatul Qadar
"Pernyataannya jelas mencerminkan niatnya untuk tetap menegakkan kebijakan permusuhan terhadap DPRK seperti yang telah dilakukan oleh AS selama lebih dari setengah abad," katanya, menggunakan inisial nama resmi Korea Utara.
Kwon mengatakan pembicaraan diplomasi AS ditujukan untuk menutupi tindakan permusuhannya, dan pencegahannya hanyalah sarana untuk menimbulkan ancaman nuklir ke Korea Utara.
Sekarang kebijakan Biden telah menjadi jelas, Korea Utara "akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai, dan seiring waktu AS akan menemukan dirinya dalam situasi yang sangat gawat," pungkasnya.
Pembicaraan yang bertujuan untuk membujuk Pyongyang agar menyerahkan program senjata nuklirnya telah terhenti sejak serangkaian pertemuan puncak antara pendahulu Biden, dari Partai Republik Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un gagal menghasilkan kesepakatan.
Kebijakan Biden berupaya untuk mencapai jalan tengah antara upaya Trump, serta upaya dari Demokrat Barack Obama, yang menolak keterlibatan diplomatik yang serius dengan Korea Utara tanpa adanya langkah apa pun oleh Pyongyang untuk mengurangi ketegangan.***
