Network
PR CIREBON — Kementerian Arab Saudi mengatakan normalisasi hubungan dengan Negara Israel akan membawa manfaat yang luar biasa. Tetapi, langkah tersebut masih tergantung pada kemajuan proses perdamaian.
Diindikasikan, bilamana terjadi kesepakatan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel akan berpotensi menguntungkan kawasan di sana.
Perihal ini, disampaikan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dalam sebuah wawancara pada Kamis, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Aljazeera, Jumat 3 Maret 2021.
Baca Juga: Vladimir Putin Dijuluki Pria Terseksi di Rusia, Kerap Berpose Bertelanjang Dada
Menurut Faisal, normalisasi status Israel di dalam kawasan akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kawasan secara keseluruhan.
"Ini akan sangat membantu secara ekonomi, sosial dan dari perspektif keamanan," katanya.
Akan tetapi, itu hanya mungkin jika sebuah negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967 diserahkan.
Baca Juga: Tewaskan Sedikitnya 50 Orang, Jaksa Taiwan Minta Tangkap Manajer Konstruksi Kereta
Arab Saudi sebelumnya telah membuat komentar serupa, mengatakan itu hanya akan menormalkan hubungan dengan Israel dalam rencana yang akan memberikan negara berdaulat kepada Palestina.
"Apa yang kami butuhkan untuk mewujudkannya adalah kesepakatan damai yang mewujudkan negara Palestina dengan bermartabat dan dengan kedaulatan yang bisa diterapkan yang dapat diterima oleh warga Palestina," kata Pangeran Faisal pada Desember tahun lalu.
Diterangkannya pada saat itu, bahwa normalisasi hubungan dengan Israel telah lama menjadi bagian dari visi pemerintah kerajaan Arab Saudi.
Dengan mengatakan, bahwa kerajaan membayangkan suatu langkah sebagai pertukaran untuk pembentukan negara Palestina dalam garis perbatasan tahun 1967.
Pada September tahun lalu, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani ‘Abraham Accords’ untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Yang kemudian, langkah itu diikuti oleh negara Sudan dan Maroko.
Kesepakatan tersebut adalah yang pertama sejak pengakuan Israel oleh Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.
Baca Juga: Diduga Curi Rahasia Dagang AS, Direktur UEC Rusia Masuk Daftar Buron FBI
Perjanjian tahun lalu, yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk pembekuan oleh Israel atas rencana aneksasi tanah Palestina.
Pejabat Palestina mengutuk normalisasi itu sebagai "tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina".
Solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel sangat mencerminkan inisiatif perdamaian Arab, yang diusulkan oleh Arab Saudi pada tahun 2002.
Baca Juga: Ramalan Peruntungan Shio 3 April 2021: Evaluasi Diri Shio Monyet, Ayam Jago, Anjing, dan Babi
Inisiatif tersebut menyerukan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk wilayah yang diduduki, seperti Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat.
Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab, tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan pemukimannya di Tepi Barat.***
