Network
"Apa yang kami butuhkan untuk mewujudkannya adalah kesepakatan damai yang mewujudkan negara Palestina dengan bermartabat dan dengan kedaulatan yang bisa diterapkan yang dapat diterima oleh warga Palestina," kata Pangeran Faisal pada Desember tahun lalu.
Diterangkannya pada saat itu, bahwa normalisasi hubungan dengan Israel telah lama menjadi bagian dari visi pemerintah kerajaan Arab Saudi.
Dengan mengatakan, bahwa kerajaan membayangkan suatu langkah sebagai pertukaran untuk pembentukan negara Palestina dalam garis perbatasan tahun 1967.
Pada September tahun lalu, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani ‘Abraham Accords’ untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Yang kemudian, langkah itu diikuti oleh negara Sudan dan Maroko.
Kesepakatan tersebut adalah yang pertama sejak pengakuan Israel oleh Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.
Baca Juga: Diduga Curi Rahasia Dagang AS, Direktur UEC Rusia Masuk Daftar Buron FBI
Perjanjian tahun lalu, yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk pembekuan oleh Israel atas rencana aneksasi tanah Palestina.
Pejabat Palestina mengutuk normalisasi itu sebagai "tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina".
