Network
PR CIREBON – Puluhan pendukung demokrasi di Hongkong harus melapor ke kantor polisi lokal di seluruh kota pada Minggu, 28 Februari 2021.
Beberapa pendukung demokrasi di Hongkong itu diperkirakan akan didakwa polisi dengan pelanggaran keamanan nasional.
Benny Tai, salah satu pendukung demokrasi Hongkong yang menyelenggarakan pemilu tidak resmi musim panas lalu, mengatakan dalam sebuah posting online bahwa ada kemungkinan dia akan didakwa polisi secara resmi.
Baca Juga: Polisi Myanmar Atasi Aksi Protes Warga dengan Kekerasan, Beberapa Orang Dikabarkan Tewas
Benny ditangkap dalam serangan dini hari bersama dengan lebih dari 50 pro-demokrasi lainnya pada 6 Januari dalam operasi keamanan nasional terbesar sejak pengesahan undang-undang Juni lalu.
Mereka dituduh mengatur dan berpartisipasi dalam pemilu tidak resmi Juli lalu yang bertujuan untuk memilih calon terkuat untuk pemilihan dewan legislatif.
Para pendukung demokrasi ditahan dan diinterogasi pada saat itu. Beberapa ponsel dan komputer mereka juga disita, tetapi kemudian dibebaskan untuk menunggu penyelidikan lebih lanjut.
Baca Juga: Link Live Streaming Inter vs Genoa, Ballardini Boyong 23 Pemain ke Giuseppe Meazza
"Peluang saya untuk mendapatkan jaminan tidak akan terlalu besar," tulis Benny, yang telah dituduh oleh otoritas Tiongkok sebagai ahli taktik kunci untuk gerakan pro-demokrasi di Hongkong, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Mereka yang juga dipanggil oleh polisi Hongkong termasuk John Clancey, seorang warga AS dan pengacara hak asasi manusia.
Ada pula sekelompok aktivis pendukung demokrasi yang lebih muda termasuk Lester Shum, Sam Cheung, Ventus Lau dan Fergus Leung.
Para pendukung demokrasi mengecam penangkapan itu sebagai penganiayaan politik untuk pengambilan suara informal dan damai yang menarik 600.000 suara di kota berpenduduk 7,5 juta itu.
Sebuah kelompok advokasi, ‘Power for Democracy’ yang ikut mengatur pemilu utama, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa mereka telah dibubarkan.
Seorang juru bicara kepolisian setempat tidak segera mengatakan apakah para pendukung demokrasi akan dituduh melanggar undang-undang keamanan nasional.
Polisi Hongkong mengatakan 99 orang telah ditangkap karena dugaan pelanggaran hukum keamanan sejauh ini.
Beberapa di antaranya telah ditolak jaminannya, termasuk maestro media dan kritikus terkemuka Tiongkok Jimmy Lai, meskipun ada banding hukum yang berlarut-larut.
Undang-undang keamanan nasional yang luas, dipandang oleh para kritikus sebagai ancaman bagi kebebasan dan otonomi Hongkong, dengan menghukum tindakan subversi, pemisahan diri, kolusi dengan pasukan asing dan terorisme dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup.***
