Network
PR CIREBON – Utusan Myanmar untuk PBB mendesak badan itu untuk menggunakan segala cara yang diperlukan dalam menghentikan kudeta militer.
Utusan itu berseru atas nama Pemerintah Myanmar yang digulingkan saat polisi menindak pengunjuk rasa anti-junta.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan partainya.
Militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan pada November yang telah dimenangkan oleh Partai Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut telah membawa ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan Myanmar dan menuai kecaman dari negara-negara Barat, dengan beberapa menjatuhkan sanksi terbatas.
Duta Besar Myanmar, Kyaw Moe Tun, mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa dia berbicara atas nama Pemerintah Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Anda Tidak Terasa Dalam Kehidupan? Ini Penjelasan Astrolog Kate Rose
Ia mengimbau badan tersebut untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat.
"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer.
“Untuk menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan untuk memulihkan demokrasi," kata Kyaw Moe Tun, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Menyampaikan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Burma ia memberikan hormat tiga jari ala film The Hunger Games yang juga dilakukan pengunjuk rasa pro-demokrasi dan mengumumkan bahwa tujuannya akan berhasil.
Pihak militer Myanmar tidak dapat segera dimintai komentar.
Para penentang kudeta memuji Kyaw Moe Tun sebagai pahlawan.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta 27 Februari 2021: Bisakah Rendy Mengambil DNA Nino?
“Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kekuasaan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong badan dunia itu untuk memberikan dukungan pada demokrasi.
Ia juga mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.
Sedangkan utusan Tiongkok tidak mengkritik kudeta tersebut dan mengatakan situasinya adalah urusan dalam negeri Myanmar.
Namun, Tiongkok mengatakan mereka mendukung diplomasi oleh negara-negara Asia Tenggara, yang dikhawatirkan para pengunjuk rasa dapat memberikan kredibilitas kepada para jenderal yang berkuasa.***
