Network
PR CIREBON- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden baru-baru ini mengatakan bahwa Tiongkok akan membayar mahal atas pelanggaran hak asasi manusianya (HAM) terhadap minoritas Muslim di Uighur.
Pelanggaran HAM itu disampaikan Joe Biden saat menanggapi pertanyaan di acara televisi tentang penanganan minoritas Muslim oleh negara Asia di wilayah paling barat Xinjiang.
Pernyataan Joe Biden keluar usai Presiden Tiongkok Xi Jinping menuai kritik global karena menahan minoritas Uighur di kamp-kamp interniran serta tindakan pelanggaran HAM lainnya.
Baca Juga: Densus 88 Antiteror Polri Kembali Tangkap Tiga Orang Terduga Teroris di Tiga Daerah Kalimantan Barat
"Yah, akan ada dampaknya bagi Tiongkok dan dia tahu itu," kata Biden tentang Xi ketika didesak tentang masalah itu pada sebuah acara yang disiarkan televisi CNN pada hari Selasa, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.
AS akan menegaskan kembali peran globalnya dalam menyuarakan HAM, kata Biden, seraya menambahkan bahwa dia akan bekerja dengan komunitas internasional untuk membuat Tiongkok melindungi mereka.
"Tiongkok berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu, mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain," kata Biden dalam perjalanan resmi pertamanya sejak menjabat sebagai presiden pada Januari.
Baca Juga: Tanggapi Kekuatan Medsos, Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Menggulirkan Kerusuhan Negara
“Selama mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan HAM, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu,” tambahnya.
Dalam panggilan telepon yang berlangsung selama dua jam dengan Xi bulan ini, Biden menekankan prioritas AS untuk melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana AS dan Tiongkok adalah saingan strategis utama.
Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang "memaksa dan tidak adil" di Beijing.
Seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di Asia, termasuk terhadap Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Sementara itu, Tiongkok menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang, dan mengatakan kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi "ekstremisme dan separatisme Islam".
Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan Tiongkok yang pemerintahannya terkait dengan pelanggaran di Xinjiang.
Baca Juga: Satgas Prediksi Covid-19 Berakhir pada Hari Kemerdekaan, PB IDI Buka Suara
Kini Presiden Biden, yang menjabat pada 20 Januari, telah menjelaskan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing dalam masalah ini dan lainnya.
Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya "sangat terganggu" oleh laporan BBC tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Tiongkok membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu "sepenuhnya tanpa dasar faktual".
Setelah publikasi laporan tersebut, Tiongkok kemudian melarang BBC World News dari jaringan televisinya.***
