Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang "memaksa dan tidak adil" di Beijing.
Seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di Asia, termasuk terhadap Taiwan, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Sementara itu, Tiongkok menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang, dan mengatakan kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi "ekstremisme dan separatisme Islam".
Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan Tiongkok yang pemerintahannya terkait dengan pelanggaran di Xinjiang.
Baca Juga: Satgas Prediksi Covid-19 Berakhir pada Hari Kemerdekaan, PB IDI Buka Suara
Kini Presiden Biden, yang menjabat pada 20 Januari, telah menjelaskan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing dalam masalah ini dan lainnya.
Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya "sangat terganggu" oleh laporan BBC tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Tiongkok membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu "sepenuhnya tanpa dasar faktual".
Setelah publikasi laporan tersebut, Tiongkok kemudian melarang BBC World News dari jaringan televisinya.***