Network
PR CIREBON – Pasca peristiwa kudeta yang sempat menggemparkan publik diseluruh dunia, Pemerintahan baru Myanmar langsung bergerak cepat.
Pemimpin baru Myanmar mengatakan, pemerintah militer akan melakukan penyelidikan atas dugaan penipuan dalam pemilihan tahun lalu.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Arab News, pemerintahan yang baru tersebut juga akan memprioritaskan wabah Covid-19 dan kondisi ekonomi.
Baca Juga: Wow Ada Wayang Wong Gatotkaca Kampanye Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, Ternyata Polisi
Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan langkah tersebut pada hari Selasa, 2 Februari 2021 pada pertemuan pertama pemerintahan barunya di ibu kota Myanmar.
Militer mengatakan, salah satu alasannya untuk menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari Aung San Suu Kyi adalah karena mereka gagal menyelidiki dengan tepat tuduhannya atas dugaan penyimpangan pemilihan yang meluas.
Komisi Pemilihan Umum negara bagian empat hari sebelum pengambilalihan militer menyatakan tidak ada masalah berarti dengan pemungutan suara.
Baca Juga: Prihatin atas Kudeta Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Beri Respon
Dalam pemilihan November 2020, partai Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi yang diperebutkan di majelis rendah dan atas Parlemen.
Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, hanya memenangkan 33 kursi.
Militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, secara otomatis mendapatkan 25 persen kursi di rumah gabungan berdasarkan Konstitusi 2008 yang mulai berlaku di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
Baca Juga: Tips Memilih Warna Kucing Keberuntungan, Semakin Berotot Dipercaya Semakin Beruntung
Surat kabar negara melaporkan bahwa Min Aung Hlaing memberi tahu anggota Kabinet bahwa Komisi Pemilihan Umum yang baru akan memeriksa data pemungutan suara untuk menemukan hasil yang benar.
Setelah itu tindakan akan diambil sesuai dengan proses hukum. Dia juga mengatakan daftar pemilih akan diteliti terhadap pendaftaran rumah tangga keluarga.
Min Aung Hlaing juga mengatakan bahwa tindakan penahanan Covid-19 yang diambil oleh pemerintah Suu Kyi akan dilanjutkan.
Myanmar telah mengkonfirmasi lebih dari 140.600 kasus termasuk sekitar 3.100 kematian. Infrastruktur perawatan kesehatannya adalah salah satu yang terlemah di Asia, menurut survei PBB.
Jenderal itu juga mendesak langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi yang terkena dampak Covid-19, terutama sektor pertanian tempat 70 persen populasi negara yang tinggal di daerah pedesaan bergantung. ***
