Network
PR CIREBON- Menanggapi aksi kudeta militer Myanmar terhadap kekuasaan pemimpin Myanmar dan penahanan terhadap para pejabatnya, Presiden AS Joe Biden pada Senin, 1 Februari 2021 pun ikut mengecam aksi tersebut.
Joe Biden meminta militer Myanmar untuk segera melepaskan kekuasaan dan memerintahkan peninjauan untuk mempertimbangkan penerapan kembali sanksi yang dicabut karena transisi negara ke demokrasi.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut," ucap Joe Biden, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia.
Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi.
Joe Biden menyatakan, pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi pihaknya, diikuti dengan tindakan yang sesuai.
"Amerika Serikat akan membela demokrasi dimanapun ia diserang," katanya dalam sebuah pernyataan.
Transisi Myanmar, pada awalnya dilihat sebagai kisah sukses besar dari pemerintahan mantan presiden Barack Obama, di mana Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden, dengan negara yang ditempatkan secara strategis itu terlihat bergerak menuju demokrasi dan menjauh dari orbit Tiongkok.
Baca Juga: Situasi Panas di Myanmar, KBRI Yangon Beri Himbauan dan Kontak Darurat pada WNI
Tetapi pemimpin demokrasi Myanmar yang pernah menjadi ikon, Aung San Suu Kyi menuai kritik Barat atas keengganannya untuk mengutuk pembunuhan massal Muslim Rohingya.
Pada Senin, Aung San Suu Kyi ditangkap oleh militer Myanmar bersama politisi lainnya setelah partainya kembali mencetak kemenangan besar dalam pemilihan umum pada November lalu.
"Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Burma di saat-saat sulit ini," kata Joe Biden, yang kemungkinan besar merujuk pada Tiongkok.
Ia menyatakan pihaknya akan bekerja dengan mitra di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum.
Baca Juga: Kemenparekraf Launching SBMPTNP, Pendaftaran Resmi Dibuka oleh Sandiaga Uno!
Serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma.
Sebagai informasi, alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk bertindak atas klaim militer atas penipuan pemilih dalam pemilihan November lalu.
Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti.
Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin de facto negara itu setelah memimpin perjuangan tanpa kekerasan selama puluhan tahun melawan kekuasaan militer.
Baca Juga: Akibat Cuaca Ektrem di Cirebon, Pohon Tumbang Timpa Kabel PLN hingga Akses Jalan Sempat Terhenti
Partainya merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas parlemen dalam pemilihan November.***
