Pemerintahan Myanmar Dikudeta Militer, Sejumlah Negara di Dunia Beraksi hingga PBB Mengutuk Keras

Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, "mengutuk keras" penahanan para pemimpin sipil Myanmar pada malam sesi pembukaan parlemen baru negara itu.

"Keprihatinannya yang besar mengenai deklarasi pengalihan semua kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif ke militer," ucap Antonio Guterres.

"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," imbuhnya.

Baca Juga: Celana Dalam Biru hingga Sikat Toilet Jadi Simbol Pengunjuk Rasa Anti Pemerintah di Rusia

Singapura

Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.

“Singapura sangat prihatin tentang situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, menjaga dialog, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai, ” pintanya dalam sebuah pernyataan.

Lembaga Hak Asasi Manusia

Brad Adams, direktur Asia di HRW, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat dari Suu Kyi dan "semua lainnya ditahan secara tidak sah".

“Tindakan militer menunjukkan penghinaan terhadap pemilihan demokratis yang diadakan pada November dan hak rakyat Myanmar untuk memilih pemerintahan mereka sendiri,” paparnya dalam sebuah pernyataan.