PR CIREBON - Baru-baru ini beberapa politisi Amerika Serikat (AS), telah melakukan tindakan yang menyudutkan China.
Sehingga, para politisi AS juga telah memberikan sanksi kepada entitas serta individu yang menjaga kedaulatan China, di Laut Selatan dan Laut Timur China.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Global Times, upaya terbaru yang dilakukan anggota parlemen konservatif AS, yang bertujuan untuk mengganggu pada potensi pemulihan hubungan China dengan AS.
Baca Juga: Industri Hiburan China Diduga Lakukan Plagiarisme Squid Game Lewat Program Hiburan Ini
Oleh karena itu, AS dapat ikut campur dalam perdamaian, yang menjadikan solusi China dan beberapa negara yang berada dalam sengketa teritorial.
Dalam hal ini, Senator Republik AS Marco Rubio dan Senator Demokrat Ben Cardin telah memuji komite senat, untuk pengesaaan undang-undang Sanksi laut selatan dan Laut Timur China bipartisan.
Pasalnya undang-undang tersebut akan menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas.
Baca Juga: Diplomat Senior AS Sebut Negaranya Tak Berdaya Melawan Rudal Hipersonik Nuklir dari Tiongkok
Namun China yang berpartisipasi dalam upaya Beijing dengan agresif, telah menegaskan klaim maritim dan teritorialnya yang luas atas Laut Selatan dan Timur China.
Selain itu, seorang analis China telah mengatakan, bahwa beberapa politisi anti China di AS, kini sedang berusaha untuk, menemukan cara baru untuk menciptakan, masalah bagi hubungan China dan AS.
Ini merupakan sebuah upaya terbaru para politisi anti China, setelah pemerintahan Joe Biden yang berusaha untuk meredakan hubungan bilateral dengan China.
Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot 22 Oktober 2021: Taurus Berhentilah Bertengkar, dan Cancer Ada yang Tidak Baik
Dikeranakan pemilihan paruh waktu sudah dekat, yang sebagian besar para parlemen AS yang tentunya akan lebih fokus untuk urusan luar negeri ketimbang masalah di internasional.
Sehingga,membuat kongres lebih tidak tertarik untuk mendorong undang-undang yang di advokasi oleh Rubio dan Cardin di senat dan DPR.
Karenanya, undang-undang tersebut, kemungkinan tidak ada kemajuan, yang setidaknya dalam jangka waktu pendek.
Baca Juga: 30 Link Twibbon Hari Santri Nasional, Rayakan Momentum pada 22 Oktober 2021
"Presiden juga harus memberlakukan larangan dan pembatasan pada koresponden dan akun hutang yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi. Departemen Luar Negeri harus secara berkala melaporkan kepada Kongres," kata RUU tersebut.
"Untuk mengidentifikasi negara-negara yang mengakui klaim China atas wilayah yang diperebutkan. Jenis bantuan asing tertentu mungkin tidak diberikan. ke negara-negara seperti itu," sambung dari RUU tersebut.***