PR CIREBON – Penyelidik hak asasi PBB mengutarakan bahwa risiko kelaparan Korea Utara semakin rentan akibat adanya isolasi selama pandemi Covid-19.
Karena hal itu, PBB menyebut bahwa sanksi yang dikenakan untuk program nuklir dan misil Korea Utara harus dilonggarkan.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, PBB menambahkan bahwa situasi kemanusiaan yang memburuk dapat berubah menjadi krisis dan hal itu bersamaan dengan ketidakpedulian global tentang penderitaan rakyat Korea Utara.
Baca Juga: 8 Manfaat Tidur Terlentang, dari Mencegah Timbulnya Jerawat hingga Komedo!
"Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus ditinjau dan dikurangi untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa dan untuk memungkinkan promosi hak atas standar hidup yang layak dari rakyat bisa," kata Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia.
Korea Utara tidak mengakui pernyataan Ojea Quintana atau bekerja sama dengannya dan misinya di Jenewa tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pemerintah di Pyongyang juga tidak menerima pertanyaan dari media asing.
Baca Juga: Simak 4 Sifat Buruk Zodiak Aries, dari Pemarah hingga Tidak Sabaran!
Sementara itu, Kim Jong Un pada bulan Juni mengatakan situasi pangan tengah kritis karena bencana alam tahun lalu dan mengakui bahwa warga telah menghadapi kesulitan selama pandemi.
Pada bulan April, pejabat Korea Utara menyebut laporan PBB tentang kekurangan gizi anak sebagai kebohongan belaka.
Korea Utara belum melaporkan kasus Covid-19 dan telah memberlakukan tindakan anti-virus yang ketat, termasuk penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan domestik.
Baca Juga: 12 Makanan Ini Dapat Mencegah Penyumbatan Arteri, Salah Satunya Alpukat
Tetapi banyak warga Korea Utara yang mendapat penghasilan dari kegiatan komersial di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok telah kehilangan pendapatan mereka, dan itu diperparah oleh dampak sanksi.
"Akses masyarakat terhadap makanan adalah masalah serius dan anak-anak dan orang tua yang paling rentan berisiko kelaparan," lanjut Ojea Quintana.
"Obat-obatan penting dan kekurangan pasokan dan harga telah meningkat beberapa kali lipat karena tidak datang lagi dari Tiongkok, dan organisasi kemanusiaan tidak dapat membawa obat-obatan dan pasokan lainnya," ia menambahkan.
Baca Juga: Beri Pesan Sebelum Timnas Indonesia Taklukan Taiwan, Ketum PSSI: Hancurkan Mereka dan Menang!
Sebagian besar diplomat dan pekerja telah meninggalkan Korea Utara di tengah pembatasan perjalanan yang ketat dan kekurangan barang-barang penting dan fasilitas kesehatan.
Kemajuan dalam vaksinasi, kesehatan perempuan dan anak-anak serta air dan sanitasi juga terkikis.
"Situasi kemanusiaan yang memburuk saat ini bisa berubah menjadi krisis dan harus dihindari," katanya.
Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot Hari Ini, 8 Oktober 2021: Sagitarius Jangan Terpengaruh, Aquarius Akan Ada Pesan
Ojea Quintana menyerukan untuk meredakan ketegangan militer di semenanjung Korea dan mendesak Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk mengirim sinyal yang jelas dalam menghidupkan kembali diplomasi yang bertujuan mengamankan denuklirisasi Utara.
Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata termasuk rudal balistik dan rudal jelajah dengan potensi kemampuan nuklir.
Ojea Quintana menyambut baik janji Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Mei lalu untuk bekerja memperbaiki situasi hak-hak Korea Utara.
Baca Juga: Manfaat Sarapan Oatmeal, Bantu Turunkan Risiko Terkena Penyakit Jantung
"Dalam setiap kemungkinan negosiasi perdamaian yang akan datang, Republik Korea dan Amerika Serikat harus mengamankan komitmen dengan tolok ukur terukur untuk proses keterlibatan yang berarti dalam hak asasi manusia," katanya.***