PR CIREBON- Junta Myanmar dilaporkan telah memindahkan pemimpin sipil negara Aung San Suu Kyi dan mantan presiden Win Myint dari tempat tinggal mereka di ibu kota ke "lokasi yang tidak diketahui".
kabar terkait pemindahan Aung San Suu Kyi dan Win Myint ke tempat yang dikehui oleh Junta Myanmar itu disampaikan menurut sekutu yang telah menyatakan keprihatinan serius atas keselamatan mereka.
Seperti diketahui, Aung San Suu Kyi bersama dengan mantan presiden Myanmar Win Myint telah ditahan oleh militer kuat negara itu sejak merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.
Baca Juga: 7 Zodiak Paling Moody dalam Astrologi Beserta Penyebabnya, Cancer Begitu Cepat Murung
"Kami telah mendengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi telah dipindahkan ke lokasi lain yang tidak diketahui," tuturnya, Senin, 31 Mei 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman berita The Star.
Aung San Suu Kyi, yang pernah membela tindakan brutal militer terhadap minoritas Rohingya di Mahkamah Internasional, menghadapi enam tuntutan pidana termasuk melanggar rahasia negara dan hasutan.
Sementara, Win Myint juga didakwa dengan hasutan dan pelanggaran pembatasan Covid-19.
Baca Juga: Pesan Natta Reza untuk Alvin Faiz dan Larissa Chou: Bertemu Jauh Lebih Baik
Kepala tim pembela hukum untuk kedua pemimpin tersebut, Khin Maung Zaw, mengatakan Suu Kyi telah mengatakan kepada pengacara selama pertemuan sebelum penampilannya di pengadilan pada 24 Mei bahwa dia telah dipindahkan satu malam sebelumnya ke lokasi yang tidak dikenal.
"Setelah sidang pengadilan, kami pengacara sama sekali tidak ada kontak dengan dia," katanya.
"Dia adalah pemimpin yang sangat dicintai di negara bagian kami, jadi kami sangat mengkhawatirkan keselamatannya sejak Hari 1, dan kekhawatiran semacam itu masih ada," sambungnya.
Baca Juga: Dapat Pesan dari Natta Reza, Alvin Faiz: Doain Gue, Sedih Banget Bisa Begini...
Melabeli rezim tersebut sebagai "dewan militer teroris," Pemerintah Persatuan Nasional mengulangi upayanya untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dan mendesak Junta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka setelah kudeta dan melawan etnisitas.
Sebagaimana diketahui, militer Myanmar pada 1 Februari 2021, melakukan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Aksi tersebut, didasarkan militer Myanmar atas dugaan adanya kecurangan dalam pemilu pada November tahun lalu.
Baca Juga: Jumlah Kematian Covid-19 Peru Meningkat Tajam, Kini 2 Kali Lipat Lampaui Kasus di Brasil
Namun, tuduhan tersebut dibantah langsung oleh panitia pemilu dan menyatakan bahwa pernyataan militer tersebut tidak benar.
Sejak aksi kudeta itu terjadi, sudah ratusan lebih korban dari warga sipil yang dinyatakan meninggal dunia selama demontrasi penolakan kudeta tersebut.***