PR CIREBON - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani akan mengajukan peta jalan perdamaian tiga fase untuk negaranya yang berkonflik dengan Taliban.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, pengajuan yang dilakukan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berlangsung selama pertemuan yang diusulkan di Turki.
Pertemuan yang dihadiri Presiden Afghanistan Ashraf Ghani itu digelar untuk mencari kesepakatan dengan Taliban dan gencatan senjata sebelum pemilihan.
Baca Juga: Tanggapi Kritik Fiersa Besari terhadap Pemerintah, Begini Reaksi Susi Pudjiastuti!
Washington mendorong konferensi yang akan diselenggarakan oleh Turki, dengan keterlibatan PBB.
Acara tersebut digelar bulan ini untuk menyelesaikan kesepakatan damai antara pemerintah dan Taliban karena tenggat waktu 1 Mei semakin mendekat untuk penarikan semua pasukan asing.
Rencananya, Ghani akan mempublikasi sebagai tandingan terhadap proposal yang diajukan oleh Washington.
Baca Juga: Akan Beradu Akting dengan Hani EXID, Kim Min Kyu Kini Tengah Pertimbangkan Bermain di Drama 'Idol'
Namun, ditolak oleh pemerintah Afghanistan yang membayangkan segera menyusun sistem hukum baru untuk pemerintahan sementara untuk memasukkan perwakilan Taliban.
Dokumen tersebut menunjukkan proposal "Mencapai Negara Akhir" Ghani akan mencakup, pada tahap pertama, konsensus tentang penyelesaian politik dan gencatan senjata yang dipantau secara internasional.
Tahap kedua akan mengadakan pemilihan presiden dan pembentukan "pemerintahan damai" dan pengaturan implementasi untuk bergerak menuju sistem politik baru.
Baca Juga: WHO Rilis Laporan Asal-Usul Covid-19, Para Ahli Imbau Tiongkok untuk Menindak Perdagangan Satwa Liar
Fase ketiga akan melibatkan pembangunan "kerangka konstitusional, reintegrasi pengungsi dan pembangunan" untuk Afghanistan ke depan.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Ghani telah membagikan peta jalannya dengan ibu kota asing.
Tanggal pertemuan Turki belum diputuskan, tetapi berbagai sumber mengatakan kepada Reuters bahwa itu bisa berlangsung dalam waktu dua minggu.
Pemerintah Afghanistan dan sejumlah politisi mengatakan mereka harus menyepakati agenda dengan Taliban sebelum pertemuan itu.
Dalam sebuah pernyataan bulan lalu, Taliban mengancam akan melanjutkan permusuhan terhadap pasukan asing di Afghanistan.
Hal ini dilakukan jika mereka tidak memenuhi tenggat waktu 1 Mei yang digambarkan dalam kesepakatan antara pemberontak dan pemerintahan Trump tahun lalu.
Baca Juga: Khawatir Kanker Payudara? Inilah 6 Alat Deteksi Dini untuk Cegah Perkembangan Kanker
Presiden AS Joe Biden mengatakan bulan ini akan "sulit" untuk menarik pasukan AS terakhir dari Afghanistan pada 1 Mei "hanya untuk alasan taktis".
Akan tetapi, ia mengatakan pihaknya tidak berpikir mereka masih akan berada di sana tahun depan.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Taliban bersedia memperpanjang batas waktu 1 Mei dan tidak akan melanjutkan serangan terhadap pasukan asing dengan imbalan pembebasan ribuan tahanan mereka yang ditahan oleh otoritas Kabul.
Mohammad Naeem, juru bicara Taliban di Qatar, mengungkapkan, tidak ada tawaran seperti itu yang dibuat.***